Wadah Pegawai KPK Pernah Bersurat ke Pimpinan Keberatan Ada Tes Wawasan Kebangsaan
Dengan begitu, maka pemberantasan korupsi di KPK akan semakin melemah karena pegawai-pegawai yang berintegritas disingkirkan oleh tes tersebut.
Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) angkat suara terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan bahwa WP KPK sudah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK pada 4 Maret 2021 terkait TWK ini. Surat tersebut bernomor 841 /WP/A/3/2021.
"Dalam surat tersebut, kami menilai bahwa TWK berpotensi menjadi sarana legitimasi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang menangani kasus strategis atau menempati posisi strategis," kata Yudi dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (6/5).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
-
Kenapa Kaesang datang ke KPK? "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya dan saya tadi juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat," kata Kaesang kepada wartawan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Dengan begitu, maka pemberantasan korupsi di KPK akan semakin melemah karena pegawai-pegawai yang berintegritas disingkirkan oleh tes tersebut.
"Sehingga Tes Wawasan Kebangsaan tidak bisa dilepaskan dari konteks pelemahan pemberantasan korupsi yang telah terjadi sejak revisi UU KPK," katanya.
Selain itu, lanjut Yudi, TWK tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas karena sejak awal tidak jelas konsekuensinya. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan pengalihan status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.
"Hal itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada Selasa 4 Mei 2021," kata Yudi.
Dia mengatakan, seharusnya Pimpinan KPK sebagai pemimpin lembaga penegakan hukum harus menjalankan putusan MK secara konsisten dengan tidak menggunakan TWK sebagai ukuran baru dalam proses peralihan yang menyebabkan kerugian hak Pegawai KPK.
Untuk itu, menurutnya pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari konteks institusi dan aparatur berintegritas dalam pemenuhannya. "Segala upaya yang berpotensi menghambat pemberantasan korupsi harus ditolak," tegasnya.
Dia juga menilai bahwa pemberlakuan TWK telah melanggar 28 D ayat (2) UUD 1945 mengenai jaminan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan UU KPK itu sendiri.
"Karena dalam UU KPK maupun PP 41/2020 terkait pelaksanaan alih status tidak mensyaratkan adanya TWK. TWK baru muncul dalam peraturan komisi nomor 1 tahun 2021. dalam rapat pembahasan bersama bahkan tidak dimunculkan," katanya.
"Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, siapa pihak internal KPK yang ingin memasukkan TWK sebagai suatu kewajiban?" Tanya Yudi.
Diketahui, sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Namun Firli tidak menyebutkan puluhan nama yang gagal dalam TWK tersebut, dengan alasan KPK ingin menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia (HAM).
"Untuk 75 nama kami akan sampaikan melalui Sekjen setelah surat keputusan keluar karena kami tidak ingin menebar isu," kata Firli dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KPK, Rabu (5/5).
Firli juga menepis pemecatan terhadap 75 nama-nama yang tidak lolos TWK. Seperti yang diketahui, sejumlah pegawai KPK yang diberhentikan termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Serta sejumlah kepala satuan tugas, pengurus inti wadah pegawai KPK, serta pegawai KPK yang berintegritas dan berprestasi lainnya.
Baca juga:
Soal Keputusan 75 Pegawai Tak Lolos Tes, Kepala BKN Sebut Urusan Pimpinan KPK
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dianggap Seperti Cara Orde Baru
Sudah Tepat Dewan Pengawas Tak Terlibat Urusan Operasional KPK
Jadi ASN, Penyidik KPK Dikhawatirkan Tak Lagi Independen
Wadah Pegawai KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Singkirkan Pegawai Berintegritas
KPK Umumkan 75 Pegawai Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
Anggota DPR Singgung Keterbukaan Tes Pegawai KPK Rendah yang Memicu Polemik