Yenti Garnasih: Bareskrim sedang incar siapa, tanyakan ke sana
"Untuk jelasnya mesti dilihat pelaku ada hubungannya dengan pemilihan capim KPK atau tidak," kata Yenti.
Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Garnasih belum mau membeberkan identitas calon pimpinan KPK yang menjadi tersangka kasus pidana. Namun, Pansel menyatakan si tersangka tidak masuk dalam 8 nama yang sudah disetor ke Presiden Jokowi.
"Untuk jelasnya mesti dilihat pelaku ada hubungannya dengan pemilihan capim KPK atau tidak," kata Yenti ketika berada di Kompleks Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/9).
Yenti meminta wartawan untuk menanyakan kejelasan status tersangka tersebut kepada Bareskrim Polri.
"Bareskrim sedang mengincar siapa, kasus apa dan di mana. Siapa nama tersangka dalam 19 besar capim KPK. Biar jelasnya tanya langsung saja ke sana," ujarnya.
Terkait adanya hubungan penetapan tersangka Capim KPK yang diduga korupsi dan penggeledahan kantor yang bersangkutan oleh Bareskrim, Yenti masih enggan menjelaskannya.
"Ya lihat saja dan simpulkan sendiri," pungkasnya.
Sebelumnya, Bareskrim menggeledah kantor Pertamina Foundation, di Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (1/9). Penggeledahan untuk menelisik dugaan korupsi yang diduga merugikan negara ratusan miliar.
Bareskrim akan memanggil mantan Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina Pramono. Sebelum melamar sebagai calon pimpinan KPK, Nina menjabat sebagai Dirut dari 2011 sampai 2014.
Baca juga:
Abdullah Hehamahua sebut pembagian bidang capim KPK maunya Jokowi
Pansel KPK jamin harta kekayaan Saut dan Basaria tak bermasalah
Ini alasan Pansel bagi delapan capim KPK dalam 4 bidang
Gugur seleksi capim KPK, Jimly Asshiddiqie bilang Alhamdulillah
Johan Budi: Lolos apa tidaknya saya serahkan ke DPR
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.