Agung: Jika Caketum Golkar terbukti main uang langsung dicoret
"Sifatnya preventif bukan penindakan langsung. Ya saya berharap enggak sampai dipencabutan anggota," kata Agung.
Partai Golkar meminta dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengawasi calon ketua umum dalam musyawarah nasional Golkar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono mengatakan jika ada Caketum Golkar terindikasi politik uang akan langsung mencoretnya.
"Kalau ada kita sepakat drop orang tersebut, tapi kalau terbukti ya," kata Agung Laksono di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Rabu (24/2).
Agung mengatakan pihaknya akan mengirimkan surat permintaan KPK dan PPATK untuk mengawasi proses penyelenggaraan munas Golkar pada pekan depan. Menurutnya, para kader Golkar juga sudah menyetujui pengawasan tersebut dari KPK dan PPATK.
"Sifatnya preventif bukan penindakan langsung. Ya saya berharap enggak sampai dipencabutan anggota," kata dia.
Seperti diketahui, beberapa kader Golkar yang akan maju calon ketum Golkar yaitu Idrus Marham, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Ade Komaruddin, Setya Novanto, Aziz Syamsuddin, Roem Kono, Mahyudin, dan juga Nurdin Halid. Sedangkan munas Golkar akan digelar pada pekan kedua bulan April 2016, namun belum diketahui lokasi munas tersebut karena masih menunggu keputusan rapat pleno.
Rapat harian pada Selasa (23/2) kemarin malam, telah disepakati bahwa panitia penyelenggara munas terdiri dari penanggungjawab munas yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, Ketua Penyelenggara Munas Theo L Sambuaga, Ketua Steering Committee Nurdin Halid dan Ketua Organising Committee Zainuddin Amali.
Baca juga:
Sore ini, Golkar gelar rapat pleno munaslub
Ical sakit, Agung Laksono putuskan rapat pleno Golkar ditunda
Baru susun panitia Munas, internal Golkar tegang lagi
Anggota MKD nilai laporan gratifikasi Ade Komarudin minim bukti
Rapat pleno akan sahkan susunan Munas Golkar
Pantau money politic di Munas, Golkar bakal libatkan KPK & Polri
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Apa usulan Bamus Betawi terkait pemerintahan Jakarta? Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).