Ancaman ketua KPK bikin telinga politisi Senayan panas
Ancaman ketua KPK bikin telinga politisi Senayan panas. Ancaman pidana anggota pansus angket oleh ketua KPK Agus Rahardjo mendapat reaksi keras dari para politisi di Senayan. Agus menilai, anggota pansus angket bisa dijerat pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yaitu menghalangi proses hukum.
Ancaman pidana anggota pansus angket oleh ketua KPK Agus Rahardjo mendapat reaksi keras dari para politisi di Senayan. Agus menilai, anggota pansus angket bisa dijerat pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yaitu menghalang-halangin proses hukum atau Obstruction Of Justice.
Pernyataan Agus bikin telinga politisi Senayan panas. Para politisi dari berbagai fraksi pun kompak mengecam apa yang disampaikan Agus itu.
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku tidak takut dengan ancaman dari dari pimpinan KPK Agus Rahardjo. Agus sebelumnya akan menjerat anggota pansus dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yaitu menghalang-halangin proses hukum atau Obstruction Of Justice.
Menurutnya, Pansus juga telah menyiapkan pasal untuk mengancam balik pada KPK.
"Kalau dia mau ngancam begitu, Komisi III juga bisa mengancam, kita bisa ancam balik ada beberapa pasal yang sudah saya, ini kan, kita siapkan, tapi apakah akan ancam-mengacam," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senaya, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Bahkan, Pansus berencana memanggil pimpinan KPK Agus Rahardjo dan juga mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.
Pemanggilan Agus terkait e-KTP dalam kapasitas saat sebagai mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kala proyek e-KTP digarap. Sementara Gamawan, sebagai pengguna anggaran e-KTP.
"Kita akan memanggil Agus dalam ranah LKPP. Kita panggil dalam kaitan sebagai kepala LKPP, dia pernah membicarakan e-KTP dengan berbagai pihak. Termasuk Gamawan," kata anggota pansus Angket, Mukhamad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, ancaman Agus Rahardjo dinilai salah alamat.
"Saya pikir salah alamat dan tidak mendasar argumentasi itu, mungkin ibarat seorang yang sedang panik, sebagai seorang ketua KPK bertanggung jawab semua di KPK. Dengan kondisi panik seperti itu, dengan latar belakang hukumnya lemah, sehingga dikasih masukan seperti ini, dia langsung tangkap," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
Senada dengan politisi PKS, plotisi PDIP yang juga Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu meminta Ketua KPK, Agus Rahardjo bertanggungjawab atas pernyataannya. Pasalnya, pimpinan KPK itu menuding Pansus Angket telah menghalangi operasi penegakan hukum.
Masinton memastikan, niatan kedatangannya tidak ada motif apapun selain meminta pertanggungjawaban Agus. Bahkan, dia menegaskan, kedatangannya untuk membuat jelas permasalahan yang ada.
"Nggak ada urusan. Ini urusan penegakkan hukum, kalau ada yang dituduh bersalah, tangkap. Jangan beropini. Jangan memfitnah. Ini KPK harus kita jaga. Komisi pemfitnah korupsi," katanya di kantor KPK, Jakarta, Senin (4/9).
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, Agus tidak punya untuk memberikan penilaian terhadap Pansus Angket KPK. Sebab pembentukan Pansus Angket KPK sesuai dengan Undang-Undang.
"Bukan kewenangan Agus untuk menafsirkan konstitusi, pansus angket bekerja secara konstitusional berdasarkan UUD dan diatur dalam perundang-undangan. Tak boleh menafsirkan sembarangan siapapun dia," tegasnya.
Baca juga:
Agun Gunandjar sebut pimpinan KPK arogan mau jerat anggota pansus
KPK bingung dituduh punya utang Rp 5 miliar ke keluarga Cendana
Tak temui Masinton, KPK sebut tidak ada di daftar tamu
Anggota pansus angket setuju laporkan Ketua KPK ke Bareskrim
Ini yang didalami KPK dari Aris Budiman
Pensiunan Jenderal ini usul Kapolri beri penghargaan ke Brigjen Aris
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa jabatan Basaria Panjaitan di KPK? Melansir dari merdeka.com, Basaria diangkat menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa Hanan diperiksa KPK? Dirinya pun dicecar penemuan sejumlah uang pada saat penyidik KPK menggeledah rumah CEO PT Mulia Knitting Factory itu. "Pada saksi, tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain kaitan temuan sejumlah uang saat dilakukan penggeledahan di rumah kediamannya," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/3).
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.