Anggaran Pemilu Bengkak Gara-Gara Honor Sampai Kantor, Komisi II Minta KPU Berhemat
Anggaran Pemilu 2024 membengkak kurang lebih empat kali lipat dari 2019 karena tiga hal. Pertama, honor petugas Pemilu, infrastruktur kantor, hingga operasional kendaraan. Usulan KPU, anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp86 triliun.
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengungkap, anggaran Pemilu 2024 membengkak kurang lebih empat kali lipat dari 2019 karena tiga hal. Pertama, honor petugas Pemilu, infrastruktur kantor, hingga operasional kendaraan. Usulan KPU, anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp86 triliun.
"Yang sekarang lompatannya hampir 4 kali lipat," ujar Guspardi ketika dihubungi, Jumat (17/9).
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa DPR memuji pengamanan Pemilu 2024? “Tentu saya sepakat dengan Pak Kapolri, Pemilu 2024 ini jauh lebih kondusif. Saya melihat ada peningkatan kedewasaan berdemokrasi di masyarakat. Dan tentu selain itu, ini juga tidak terlepas dari peran TNI-Polri yang solid dan humanis dalam memastikan situasi di lapangan. Hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada laporan aparat yang aneh-aneh saat hari H atau pasca pencoblosan,” ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (25/4).
-
Siapa yang berkomitmen membantu KPU Kaltim untuk menunjang kelancaran Pemilu 2024? Pemerintah Provinsi Kaltim juga turut berkomitmen menyukseskan gelaran Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pemprov siap membantu memfasilitasi kebutuhan KPU kabupaten/kota demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024.
Guspardi mengatakan, KPU mengusulkan Rp3,2 triliun untuk kantor. Sebab di daerah banyak kantor KPU yang menyewa dan masih meminjam. Guspardi menilai, seharusnya KPU tidak memanfaatkan momen 2024 untuk mengusulkan anggaran tersebut. KPU bisa minta difasilitasi Menteri Dalam Negeri untuk dibantu ke kepala daerah untuk meminjamkan gedung untuk KPU di kabupaten/kota atau provinsi.
"Artinya apa? Masalah infrastruktur atau pengadaan kantor bisa difasilitasi Mendagri sebagai pembina kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi. Tidak memanfaatkan momen pileg akhirnya jadi jumbo," ujar politikus PAN ini.
Honor penyelenggara Pemilu yang naik dari Rp500 ribu menjadi angka upah minimum yang kisaranya bisa mencapai Rp2-3,5 juta. Belum lagi, anggaran honor penyelenggara ini memakan jatah 70 persen dari keseluruhan.
Item berikutnya yang membuat anggaran membesar adalah biaya operasional mobil yang nilainya mencapai Rp2,87 triliun.
Menurut Guspardi, seharusnya KPU bisa melakukan penghematan. Ia juga mengingatkan saat ini kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik karena dampak pandemi Covid-19.
"Jadi penghematan-penghematan bisa dilakukan," kata Guspardi.
"Harusnya perencanaan anggaran ini harus berbasis pandemi Covid dan ekonomi kita yang sedang, akibat pandemi covid ekonomi kita lagi tidak baik," pungkasnya.
Meski begitu, anggaran Rp86 triliun yang diajukan KPU untuk Pemilu 2024 masih berupa usulan. Belum ada keputusan apapun dan masih bisa dikaji dan dibahas kembali.
Baca juga:
Komisi II DPR Minta KPU Efisiensi Anggaran Pemilu 2024
Anggaran Pemilu Besar Diprotes, Ketua KPU Sebut Ada Penguatan Infrastruktur Kantor
Mendagri Tito Nilai Anggaran Pemilu 2024 Capai Rp86 Triliun Terlalu Besar
KPU Pusat Minta Anggota Masa Jabatan Habis saat Tahapan Pemilu 2024 Bisa Diperpanjang
Khawatir Polarisasi, Mendagri Minta KPU Pertimbangkan Kampanye Pemilu 2024 7 Bulan
Mendagri Usul Pemungutan Suara Pemilu 2024 Dilakukan pada Bulan April atau Mei