Anggota KPU Dukung Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Pramono mendukung pemisahan antara Pilpres, Pileg DPR RI, dan DPD RI sebagai Pemilu nasional dengan Pilkada, serta Pileg DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai Pemilu lokal atau daerah.
Anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi mendukung Pemilu dipisahkan menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Ketentuan yang kini digodok dalam RUU Pemilu.
Pramono mendukung pemisahan antara Pilpres, Pileg DPR RI, dan DPD RI sebagai Pemilu nasional dengan Pilkada, serta Pileg DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai Pemilu lokal atau daerah. Hal ini akan mengurangi beban penyelenggaraan seperti Pemilu dengan lima surat suara pada 2019.
-
Apa itu Pemilu? Pemilihan Umum atau yang biasa disingkat pemilu adalah suatu proses atau mekanisme demokratis yang digunakan untuk menentukan wakil-wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan dengan cara memberikan suara kepada calon-calon yang bersaing.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-
Apa yang dimaksud dengan Pemilu? Pemilu adalah proses pemilihan umum yang dilakukan secara periodik untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi.
-
Apa saja jenis-jenis tindak pidana pemilu yang diatur dalam UU Pemilu? Jenis-jenis tindak pidana pemilu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu, yaitu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Pemilu. Di antara jenis-jenis tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut: 1. Memberikan Keterangan Tidak Benar dalam Pengisian Data Diri Daftar PemilihPasal 488 UU PemiluSetiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.Data diri untuk pengisian daftar pemilih antara lain mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, gelar, alamat, jenis kelamin, dan status perkawinan.
-
Kenapa AHY meminta revisi UU Pemilu menjadi prioritas? Ini sebuah concern bersama yang harus kita kawal. Jadi nanti kalau sudah tenang semuanya, bersama teman teman fraksi DPR RI ke depan kita bicara bagaimana kita memperbaiki sistem pemilu. Sebelum bicara perubahan undang-undang yang lain bicarakan ini dulu
"Jadi membagi tiga dan empat surat suara tidak akan seberat beban penyelenggaraan Pemilu Nasional 2019," ujar Pramono dalam webinar Fraksi PAN DPR RI secara daring, Senin (25/1).
Pramono mengingatkan pada Pemilu serentak tahun 2019. Ketika itu, Pilpres diselenggarakan bersamaan dengan Pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI. Ada sejumlah masalah dari segi penyelenggaraan teknis yang memberatkan penyelenggara Pemilu. Salah satu isu yang mencolok adalah kematian para petugas Pemilu usai pencoblosan saat itu.
"Pemilu serentak 5 kotak suara yang kita laksanakan kemarin betul-betul sangat berat beban penyelenggaraan teknis, sangat berat sampai ke soal psikologis," kata Pramono
Selain dari perspektif penyelenggara, jika Pemilu nasional dan Pemilu daerah dipisahkan akan memudahkan juga para pemilih. Terutama isu yang dibawa ketika proses pemilihan. Saat 2019 lalu, isu kedaerahan tertutup akibat hingar bingar Pilpres.
"Begitu juga kemudahan pemilih memilah isu karena 2019, pemilih sulit membedakan isu nasional Pilpres dengan anggota legislatif di kabupaten kota, caleg provinsi. Yang isunya bisa jadi berbeda dengan isu di nasional," kata Pramono.
RUU Pemilu saat ini tengah dibahas di DPR RI. RUU ini memisahkan dua rezim Pemilu menjadi nasional dan daerah.
Pasal 4 draf RUU Pemilu menyebutkan, Pemilu nasional terdiri dari Pilpres, PIleg DPR RI, DPD RI, serta Pileg DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Sementara, Pemilu daerah terdiri dari Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Baca juga:
PAN Tolak Revisi UU Pemilu, PDIP Singgung Sikap Sesaat dan Isu Pinggiran
Tolak Revisi, Ketum PAN Nilai UU Pemilu Masih Bisa Dipakai untuk 4 Kali Pemilu
Sekjen Hanura Protes RUU Pemilu: Diskualifikasi Partai Korup dalam Pemilu!
Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Selesai Dibahas Pertengahan 2021
Revisi UU Pemilu Harus Segera Dirampungkan, Menyangkut Kejelasan Pilkada 2022 & 2023
Perludem Sebut Pemilu Nasional dan Lokal Perlu Dipisah Agar Pemilih Tak Bingung