Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurutnya, regulasi tersebut ada hal yang harus dikoreksi.

Anies ingin agar setiap regulasi disusun dengan melibatkan stake holder dengan pembahasan yang lengkap dan bukan pembahsan yang setengah-tengah.

"UU itu harus menghasilkan rasa keadilan, jangan sampai pembahasan itu ada masyarakat yang dirugikan," kata Anies di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada sesi tanya jawab, Rabu (3/1)

Kemudian, Anies menerangkan, regulasi tersebut juga harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.

"Yang tidak kalah penting itu harus berdampak. Kira-kita setelah ditetapkan UU Cipta Kerja sampai sekarang apakah lebih mudah mencari pekerjaan? Namanya cipta kerja seharunsya lebih mudah mencari pekerjaan bukan?" kata Anies.

Anies menilai, ada hal yang harus dikoreksi di dalam UU tersebut sehingga setelah itu dapat memberikan kemudahan yang bukan hanya dirasakan pada sektor yang besar saja.

"Artinya ada hal-hal lain yang harus kita dikoreksi di situ. Jadi kami ingin agar kemudahan bukan hanya disektor yang besar, tetapi juga yang kecil," lanjut Anies.

Dalam kesempatan itu Anies mencontohnya sulitnya perizinan bagi nelayan.

"Mengapa kita kepada usaha besar buat kemudahan? tetapi kepada usaha kecil tidak dibuat kemudahan. Kita akan melakukan perubahan," sebutnya.

Ia melanjutkan, dirinya akan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, serta menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat.

"Yang lemah ini kami ingin mendorong agar ada regulasi untuk mendorong yang kecil tumbuh dan berkembang dengan baik," tutupnya.

Anies mengingikan regulasi membuat sektor-sektor non formal dan informal yang selama ini kesulitan untuk perzinan dan permodal dipermudah sehingga yang kecil bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.