Banggar sebut 7 proyek DPR bakal habiskan dana Rp 2,7 triliun
DPR ingin gedung baru memiliki fasilitas yang tidak kalah mewah dengan gedung milik pemerintah.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah melakukan pertemuan perdana membahas 7 proyek pembangunan DPR dengan pimpinan DPR dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) pada Senin (24/8).
Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit membeberkan isi pertemuan tersebut bahwa pihaknya bersama Menteri Keuangan memperkirakan anggaran 7 proyek tersebut dapat mencapai Rp 2,3 triliun sampai Rp 2,7 triliun.
"Perencanaan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah," kata Supit di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Supit menjelaskan sesungguhnya pihaknya ingin agar 7 proyek tersebut dapat dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016. Namun, dikarenakan banyaknya proses pengkajian yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum selesai, maka 7 proyek tersebut batal dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2016.
"Ternyata belum terakomodir, karena belum terakomodir kemudian itu mekanismenya memang harus diusulkan lagi untuk direncanakan," katanya.
Politikus Golkar ini juga tetap menyatakan bahwa 7 proyek DPR harus terwujud. Pasalnya, dia melihat gedung milik lembaga negara lainnya sudah mengalami perbaikan dari berbagai sisi.
"Dari laporan yang saya dapat sebetulnya pembangunan dan perbaikan soal sarana dan prasarana pejabat tinggi negara dilakukan semua lembaga tinggi negara. MA sudah bikin gedung, BPK, jadi semua rupanya memang direncanakan untuk diperbaiki, kemudian DPR. Artinya ini adalah secara keseluruhan memang ingin membuat suasana kerja optimal di lembaga-lembaga tinggi negara," tukasnya.
Menurut Supit, seharusnya gedung milik DPR sejajar dengan gedung di tiap kementerian yang menurutnya terkesan mewah. Oleh sebab itu, dia berharap agar gedung DPR tak kalah mentereng dari gedung Kementerian.
"Kalau di eksekutif hampir semua kementerian, lembaga sudah mewah-mewah, di kementerian perdagangan sudah seperti hotel mewah, macam-macam. Bahkan banyak gedung di BUMN sekian lantai tidak terpakai. Sekarang memberikan kesempatan kepada DPR," tandasnya.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Di mana situs Banten Girang berada? Lalu, ada juga situs Banten Girang yang berbentuk gua dan merupakan peninggalan Kerajaan Sunda saat masih menguasai Banten, sebelum berdirinya Kesultanan Surosowan tahun 932 dan 1030 masehi.
Baca juga:
Ruhut sebut Jokowi tolak secara halus pembangunan gedung baru DPR
Bahas proyek gedung baru, DPR sudah bertemu dengan Menteri Keuangan
Krisis ekonomi jadi alasan Jokowi minta 7 proyek DPR dikaji ulang
Fadli Zon soal 7 proyek DPR: Ini proyek kecil
Lanjutkan proyek gedung baru, DPR prioritaskan ruang kerja dan lift
Anggaran 7 proyek pembangunan di DPR Rp 1,6 triliun
Ketua BURT: Semua fraksi setuju proyek pembangunan gedung baru DPR