Bawaslu Awasi Politik Uang di Masa Tenang Pilkada Jakarta 2024

Kepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jakarta menggelar apel siaga dalam rangka patroli pengawasan politik uang pada masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Bawaslu Jakarta Munandar Nugraha memimpin langsung upacara tersebut.Pantauan Minggu (24/11), upacara tersebut digelar sekitar pukul 10.40 WIB. 

Kepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.

“Dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, hari tenang adalah hari yang tidak tenang bagi seluruh pengawas pemilu. Pertama, saya instruksikan kepada seluruh jajaran, Panwascam, PKD, konsolidasikan pengawas TPS yang sudah kita lantik, yang sudah kita bimtek tiga kali, yang sudah kita berikan pembekalan, yang sudah kita konsolidasikan dalam rakernis. Perkuat konsolidasi itu,” tutur Munandar di Kantor Bawaslu Jakarta, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dia meminta agar seluruh pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi mata dan telinga Bawaslu Jakarta, dalam rangka pengawasan masa tenang di wilayahnya masing-masing.

“Kalau ada kerumunan, kalau ada aktivitas di wilayahnya, segera koordinasi dengan PKD,” jelas dia.

Kemudian, sampai dengan hari ini Bawaslu Jakarta masih dalam pengawasan distribusi logistik. Dia meminta seluruh jajaran memeriksa logistik yang akan didistribusikan sesuai dengan kebutuhan, jumlah, dan ketentuan, serta bergerak cepat jika ditemukan potensi perbedaan dengan berkoordinasi bersama PPS dan PPK.

“Beberapa hari yang lalu, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah mempublish TPS-TPS potensi rawan. Ini jadikan semua pegangan. Pastikan seluruh PTPS kita memahami bahwa TPS-nya berpotensi rawan di kategori apa. Kalau dalam kategori banjir, pastikan TPS yang dibangun tidak akan kena kebanjiran. Kalau berpotensi, minta koordinasi dengan PPK, RT, RW untuk bisa digeser,” ungkapnya.

“Kalau berpotensi money politik, pastikan malam harinya, hari tenang hari ini sampai hari pemungutan suara, PTPS kita bisa berkeliling, lakukan patroli pengawasan politik uang. Jangan takut dan jangan gentar,” sambung Munandar.

Tidak ketinggalan, jajaran Bawaslu Jakarta harus mengkonsolidasikan seluruh PTSP dalam proses pengawasan pungut hitung dan tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. PTSP tidak selesai bekerja saat penghitungan suara selesai saja, namun turut serta saat pergeseran logistik di tingkat kurahan atau kecamatan.

“Pengawalan hasil pencoblosan dan penghitungan suara di PTPS harus kita kawal sampai logistiknya bergeser, sampai rekapitulasi penghitungan berjenjang. Kita pastikan seluruh hasil yang ada di PTPS adalah basis dari hasil rekapitulasi berjenjang. Sehingga kita bisa pastikan nanti siapapun yang akan terpilih, dia adalah pilihan warga Jakarta yang legitimate, yang tidak ada kecurangan di satu PTPS pun,” Munandar menandaskan.