Bawaslu Beberkan Keuntungan UU Pemilu Tidak Direvisi saat Gelar Pemilu 2024
Para penyelenggara pemilu dapat menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Pilkada 2020 sebagai tolok ukur dan acuan mengenai aspek apa saja yang harus menjadi perhatian Bawaslu.
Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengungkapkan bahwa terdapat keuntungan dari tidak adanya perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
“Dengan tidak adanya perubahan, seharusnya KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu, dan kita semua bisa melaksanakan pemilihan dengan lebih baik dan menggunakan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2020 sebagai 'benchmark'-nya,” kata Fritz Edward Siregar dilansir Antara, Senin (1/11).
-
Kapan Pilgub Jakarta 2024 akan digelar? NasDem akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan, Anies dianggap menjadi tokoh prioritas untuk diusung pada Pilkada yang digelar November mendatang.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Kenapa Panwaslu Pilkada 2024 penting? Dengan adanya Panwaslu, diharapkan setiap potensi kecurangan atau pelanggaran dapat dideteksi dan ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga hasil Pilkada dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak.
-
Bagaimana pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta Timur dibandingkan dengan Pemilu 2019? Tedi mengatakan penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi Tingkat kecamatan, kota, dan provinsi berjalan lancar. Tedi mengungkap pada Pemilu 2019, KPU Kota Administrasi Jakarta Timur, dua kali mendapatkan teguran dari KPU RI. Namun, hal itu berbeda dengan pelaksanaan pada Pemilu 2024.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
Para penyelenggara pemilu dapat menggunakan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Pilkada 2020 sebagai tolok ukur dan acuan mengenai aspek apa saja yang harus menjadi perhatian Bawaslu. Seperti maraknya ujaran kebencian, konten hoaks, dan konten disinformasi yang memengaruhi proses pesta demokrasi.
Berbagai konten mengenai pemilihan umum yang tersebar di berbagai platform sosial media tidak hanya merugikan kandidat-kandidat yang terlibat di dalam proses pemilihan, namun juga mengakibatkan polarisasi yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia.
Selain itu, katanya, tidak hanya mengenai penyebaran berita palsu. Interaksi yang terjadi di antara pengguna media sosial, terkait dengan pemilihan umum juga rentan menggunakan kekerasan dalam dunia siber.
Dengan demikian, Fritz Edward mengatakan bahwa yang menjadi perhatian bagi Bawaslu terkait Pemilu 2024 adalah konten-konten kebencian, hoaks, dan disinformasi di media sosial.
“Semakin canggih sebuah teknologi, penggunaan kekerasan melalui media sosial itu mungkin saja terjadi. Kita memerlukan hal-hal yang baru untuk mengatasi hal tersebut,” ucap dia.
Selaras dengan Fritz Edward, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa Bawaslu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi konten-konten hoaks yang akan meramaikan Pemilu 2024.
“Kita harus berpikir, bagaimana caranya menghadapi hoaks, kemudian metodenya seperti apa, dan juga pembuatan serta struktur hukumnya,” kata Rahmat Bagja.
Baca juga:
Bawaslu Terpilih menjadi Presiden Global Network
Mahfud MD Tegaskan Pembentukan Tim Seleksi KPU dan Bawaslu Miliki Kredibilitas
Perludem Soroti Sosok Ketua Timsel KPU-Bawaslu Pernah Jadi Timses Jokowi-Ma'ruf
Pendaftaran Calon Anggota KPU-Bawaslu Dibuka Mulai 18 Oktober
Bawaslu Sebut Pj Kepala Daerah Berpotensi Lakukan Abuse of Power