Cak Imin: Sebetulnya Mau Evaluasi Total Program Prakerja, Tapi Enggak Enak dengan Koalisi Sekarang
Program Prakerja menjadi jembatan pelajar sebelum masuk ke dunia kerja.
Program Prakerja menjadi jembatan pelajar sebelum masuk ke dunia kerja.
- Anies Siap Lanjutkan Program Jokowi yang Dinilai Baik, Salah Satunya Kartu Prakerja
- Ini Hasil Evaluasi Pengoperasian Kereta Cepat 'Woosh' Sebulan Terakhir
- 8 Program Prioritas Kementerian PANRB, Salah Satunya Pindahkan PNS ke IKN Nusantara
- BPJS Ketenagakerjaan Serbu 128 Kelurahan Di Jakarta, Kampanye Kerja Keras Bebas Cemas
Cak Imin: Sebetulnya Mau Evaluasi Total Program Prakerja, Tapi Enggak Enak dengan Koalisi Sekarang
Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mengaku ingin memperluas program Prakerja yang menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo. Program tersebut menjadi bagian pemagangan untuk membuka kesempatan kerja anak muda.
Hal itu menanggapi pertanyaan Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD terkait solusi lapangan kerja bagi anak muda dalam dialog interaktif Cawapres di televisi swasta, Rabu (6/12).
"Kartu Prakerja diperluas diperbesar menjadi bagian dari pemagangan untuk meletakkan kesempatan yang nyata yang jelas," ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin.
Ketua umum PKB ini mengatakan, anggaran berapapun besarnya untuk anak muda tidak akan pernah membahayakan anggaran negara. Maka itu, salah satu prioritas apabila Cak Imin menjadi wakil presiden adalah dengan memperbesar program Prakerja.
Ia memandang, program Prakerja bisa menjadi jembatan yang disediakan pemerintah untuk masuk dari dunia pembelajaran ke dunia kerja.
"Agar kemampuan vokasi kemampuan teknis kemampuan kompetensi ini betul-betul nyambung ini bisa dijembatani oleh pemerintah dengan pemagangan," katanya.
Pernyataan itu pun memancing moderator mengeluarkan sebuah pertanyaan. Cak Imin yang bersama Capres Anies Baswedan mengusung perubahan, ternyata ada program Jokowi yang dilanjutkan.
Cak Imin pun mengaku sesungguhnya ingin evaluasi total program Prakerja. Tetapi tidak enak karena PKB saat ini masih berada dalam koalisi pemerintah.
"Jadi saya sebetulnya mau ngomong dievaluasi total. Tapi kan enggak enak sama koalisi yang sekarang," tutup Wakil Ketua DPR RI ini.