Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala Aceh Kritik Pemerintah: Jangan Salah Gunakan Kekuasaan!
Kritik terhadap pemerintah terus bermunculan dari kampus di seluruh Indonesia. Teranyar, hal itu disuarakan civitas akademika Universitas Syiah Kuala Aceh.
Kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi terus bermunculan dari kampus di seluruh Indonesia. Teranyar, hal itu disuarakan civitas akademika Universitas Syiah Kuala (USK) Aceh.
- Civitas Akademika UGM Gelar Kampus Menggugat, Serukan Tegaknya Etika dan Konstitusi
- Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi
- Ini Sikap Civitas Akademika Universitas Brawijaya Terkait Penegakan Hukum dan Etika Demokrasi
- Seruan Dewan Guru Besar UI: Kami Cemas Kegentingan ini Menghancurkan Masa Depan Bangsa
Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala Aceh Kritik Pemerintah: Jangan Salah Gunakan Kekuasaan!
Civitas akademika USK mengkritik pemerintah dan penyelenggara Pemilu 2024 yang dinilai tak berintegritas dan mencederai demokrasi di Indonesia.
Kritik disampaikan lewat pernyataan sikap yang dibacakan di lapangan Tugu Darussalam yang turut dihadiri sejumlah guru besar, dosen, dan civitas akademika USK lainnya, Jumat (9/2) siang.
Pernyataan sikap tersebut dibaca bergilir oleh tiga perwakilan civitas akademika USK yakni: Akhyar Hasan, Nurdin Saidi, dan Zahratul Idami.
"Jika prosesnya saja sudah tidak sesuai prinsip pemilihan umum yang jujur, adil, umum, bebas, dan rahasia, maka sudah dapat dipastikan hasil pemilu tidak akan menghasilkan pemerintahan yang berintegritas dan memiliki legitimasi dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan," kata Akyar Hasan.
Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga didesak menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang harus dijalankan secara konsisten dan bermartabat.
Kemudian, civitas akademika USK juga mengingatkan agar pemerintah tak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik pribadi atau golongan.
"Jangan salah gunakan kekuasaan!" tegas Zahratul Idami.
Puluhan civitas akademika USK itu mengklaim pernyataan sikap ini dikeluarkan atas keprihatinan terhadap kondisi negara dan bangsa menjelang Pemilu 2024.