LIVE

Daripada perpustakaan, ketua BURT DPR lebih pilih gedung DPR baru

Dia belum tahu apakah ada pengalihan pagu anggaran kedua proyek itu untuk perpustakaan baru DPR.

Gedung Baru DPR

Ketua Badan Urutan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono mengakui bahwa perpustakaan baru DPR masuk dalam program parlemen modern berkaitan dengan 7 megaproyek. Namun Roem menganggap bahwa pembangunan gedung baru untuk anggota dewan lebih dibutuhkan.

"Gedung yang kita tempati sekarang kapasitas ukurannya hanya 800 orang. Sekarang pegawai tetap 3 ribu lebih belum tamu, kita khawatir gempa seperti dulu," kata Roem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).

‎Politikus Golkar ini berujar bahwa setelah kebijakan moratorium Presiden Joko Widodo (Jokowi) BURT belum melakukan pembahasan terkait penundaan pembangunan gedung baru DPR dan alun-alun Demokrasi. Maka dari itu dia belum tahu apakah ada pengalihan pagu anggaran kedua proyek itu untuk perpustakaan baru DPR.

"BURT belum dapat arahan yang baru. Jadi itu saya no comment saja (soal perpustakaan)," tuturnya.

Terkait pembangunan gedung baru, Roem menyarankan agar Sekjen DPR berkomunikasi langsung dengan pimpinan DPR. Kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat ke Jokowi.

"Jangan ada standar ganda, pemerintah juga harus lihat lagi kebutuhan. Saya yakin presiden baik, jujur buktinya dia tinjau Hambalang. Kalau perlu presiden tinjau gedung kita bisa bangun atau tidak. Itu domain pemerintah. Kalau perlu tendernya dilakukan di kantor KPK," paparnya.

Baca juga:
Sidang paripurna dibuka, Gerindra interupsi tolak perpustakaan DPR
Proyek siluman perpustakaan DPR RI se-Asia Tenggara Rp 570 miliar
Suasana perpustakaan DPR, anggota jarang datang padahal buku banyak
Dimyati ingin perpustakaan DPR seperti milik Parlemen Amerika
Soal perpustakaan mewah di DPR, Ketum PAN bilang negara lagi defisit
Fadli desak Akom minta maaf karena bilang anggota DPR sesat pikiran

Orang lain juga bertanya?
(mdk/eko)
BEM SI Ngadu ke DPR Mahalnya UKT: Kenaikan Bisa 300-500 Persen

Ihsan mengungkapkan, pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan rektorat.

UKT Mahasiswa Baru
Pemerintah Lelang Proyek Pembangunan Gedung DPR di IKN Nusantara Awal Tahun Depan

Pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.

IKN Nusantara
Baleg Tegaskan UU MD3 Masuk Prolegnas Tak Ada Kaitan dengan Perebutan Kursi Ketua DPR

Masuknya UU MD3 dalam Prolegnas prioritas bukan untuk kepentingan siapapun.

revisi uu md3
Baleg Tegaskan UU MD3 Masuk Prolegnas Tak Ada Kaitan dengan Perebutan Kursi Ketua DPR

Masuknya UU MD3 dalam Prolegnas prioritas bukan untuk kepentingan siapapun.

revisi uu md3
Gedung DPR/MPR Bersolek Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran

Karpet merah yang dibentangkan ke segala arah juga tidak ketinggalan.

pelantikan presiden
Ketum PBNU Minta DPR Dengar Aspirasi Rakyat: Ini Mekanisme Sehat

Aksi protes saat ini tengah berlangsung di depan gerbang Utama Gedung DPR.

PBNU
DPR dan KPU Sepakat PSU di Daerah yang Dimenangkan Kotak Kosong Digelar 27 Agustus 2025

Tanggal pencoblosan ulang itu ditetapkan pada 27 Agustus 2025.

Pilkada 2024
Puan Berharap Pemilihan Ketua DPR Sesuai Undang Undang

Sebanyak 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 akan dilantik pada Selasa (1/10).

DPR
DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal, Calon Daftar Pakai Putusan MK

DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal, Calon Daftar Pakai Putusan MK.

berita video
DPR Minta Pemerintah Perhatikan Lembaga Pendidikan Seni Budaya

Menurut DPR, lembaga pendidikan seni dan budaya masih jauh diperhatikan oleh pemerintah dibandingkan lembaga pendidikan seperti sains dan lainnya.

DPR
DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

DPR
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
45 Persen Rumah Jabatan DPR Masih Layak Huni, Kenapa Tidak Diberikan ke Anggota Dewan?

Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Rumah Dinas DPR