Data perbaikan hingga 16 November, KPU minta DPT bermasalah segera dilaporkan
Data perbaikan hingga 16 November, KPU minta DPT bermasalah segera dilaporkan. Hal terkait Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal tambahan data penduduk yang mencapai 31 Juta untuk pemilu 2019.
Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan, jika ada beberapa pihak yang merasa bermasalah terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) segera melaporkannya ke KPU. Hal terkait Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal tambahan data penduduk yang mencapai 31 Juta untuk pemilu 2019.
"Soal daftar pemilih ini pada waktu 16 September lalu sudah membuat rapat pleno rekapitulasi DPT hasil perbaikan tingkat nasional. Kalau misalkan sekarang ini masih ada pihak-pihak apakah parpol, peserta pemilu menyatakan bahwa ditemukan sejumlah nama pemilih, apalagi dalam jumlah jutaan masih problem, itu kami berharap segera dikomunikasikan dengan KPU," kata Hasyim kepada wartawan, Jakarta, Kamis (18/10).
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Siapa yang mengklaim telah meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim "Jimbo" mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
-
Apa saja tugas penting yang dilakukan KPU dalam pemilu? Berikut ini adalah beberapa peranan KPU dalam pemilu: Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk menetapkan jadwal, program, anggaran, dan tata kerja.Menyusun peraturan pemilu yang mengatur aturan dan prosedur yang harus diikuti oleh semua peserta pemilu, seperti tata cara pencalonan, penggunaan surat suara, kampanye, pengawasan, dan penghitungan suara.Menetapkan peserta pemilu, yaitu partai politik, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang. Menyusun dan memutakhirkan daftar pemilih, yaitu data warga negara Indonesia yang berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dengan memperhatikan data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah.Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu, mulai dari registrasi pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional dan menetapkan calon terpilih, serta membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu, serta melakukan perbaikan atau perubahan jika diperlukan. Menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai pemilu, seperti pentingnya partisipasi, hak dan kewajiban pemilih, serta proses pemilu secara transparan dan mudah dipahami.Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, serta memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan pemilu di masa depan.
Dia menjelaskan, sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, persoalan DPT menjadi kewenangan KPU. Untuk itu, Hasyim meminta apabila ditemukan masalah DPT datanya disamapikan secara jelas.
"Karena yang diberi wewenang oleh UU untuk menetapkan DPT adalah KPU. Dan kami berharap hal yang disampaikan itu jelas datanya, by name, by addres," ujarnya.
Namun, apabila ada nama-nama pemilih yang masih bermasalah. Hal itu bisa dilaporkan ke pihaknya dan nanti akan dikomunikasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Lalu, persoalannya apa dalam pandangan KPU UU menentukan bahwa warga negara yang telah memenuhi syarat itu kemudian dimasukkan atau dicatat dalam daftar pemilih," ucapnya.
"Kalau misalkan nama-nama pemilih yang dimasukkan dalam daftar pemilih itu katakanlah masih ada yang bermasalah berkaitan dengan administrasi kependudukan, maka KPU akan mengkomunikasikannnya dengan pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Disdukcapil, supaya urusan administrasi kependudukan warga yang punya hak pilih ini segera diurus, dibereskan, supaya tidak menjadikan jalan yang bersangkutan nanti menjadi pemilih, prisnsipnya begitu," sambungnya.
Dia pun memberi waktu hingga 16 November 2018 untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan terkait data-data DPT pada Pemilu 2019 mendatang.
"Siapa pun, mumpung masih ada waktu karena kita berkomitmen untuk perbaikan penyempurnaan data pemilih ini 60 hari terhitung sejak 16 September. Masih ada waktu hingga 16 November," pungkasnya.
Baca juga:
KPU pastikan masalah 31 juta data yang belum masuk DPT selesai bulan depan
Kapolda Sumsel ungkap ada Caleg kampanye pakai seragam Polri
KPU persilakan peserta pemilu pasang iklan di videotron, asal sesuai aturan
KPU lapor dana kampanye parpol ke DPR, PSI paling besar Rp 185 miliar
Sekjen kubu Prabowo kaget diberi tahu KPU ada 31 juta pemilih belum terdaftar
Jokowi-Ma'ruf diduga pasang iklan kampanye di media massa, ini tanggapan KPU
Tim Pemenangan Prabowo-Sandi laporkan jumlah DPT bermasalah ke KPU