Demokrat Sebut Ada Partai Ngotot Revisi UU Pemilu Demi Sistem Proporsional Tertutup
Menurutnya, sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran. Sistem proporsional tertutup membuat pemilih hanya disediakan pilihan partai politik saja.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Renanda Bachtar mengatakan, ada partai yang memperjuangkan merevisi UU Pemilu untuk mengubah sistem Pemilu. Dari yang digunakan saat ini yaitu sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
"Saya tahu ada partai yang sangat keras memperjuangkan revisi UU Pemilu oke, tetapi sebenarnya yang diperjuangkan terutama adalah masalah sistemnya ini berubah lagi menjadi proporsional tertutup," katanya dalam diskusi daring, Rabu (24/2).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Mengapa Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi ini dibentuk untuk menyikapi Pemilu 2024 yang diduga berjalan dengan penuh kecurangan.
-
Apa saja ciri pemilu yang demokratis? Pemilu yang demokratis adalah pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu menghormati hak asasi manusia, menjamin kebebasan berpendapat dan berserikat, serta mengakui kedaulatan rakyat. Pemilu yang demokratis juga harus memenuhi beberapa kriteria atau ciri-ciri tertentu, antara lain: 1. Pemilihan yang bebas, adil, dan rahasiaCiri ini berarti bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa adanya tekanan, intimidasi, manipulasi, atau kecurangan.
-
Siapa yang bertugas sebagai PPDP dalam pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Menurutnya, sistem proporsional tertutup merupakan sebuah kemunduran. Sistem proporsional tertutup membuat pemilih hanya disediakan pilihan partai politik saja.
"Ingat bahwa masyarakat sekarang ini memilih partai dan memilih juga figurnya untuk DPRD kota maupun nasional," jelasnya.
Dia menilai, rakyat lebih menginginkan sistem proporsional terbuka seperti yang saat ini diterapkan. Rakyat menolak kembali sistem tertutup.
"Tentu ini mundur lagi. Dan kalau kita lihat lagi hasil survei, tentu rakyat menolak ini. Karena mereka mayoritas menginginkan sistem proporsional terbuka seperti ini di mana mereka bisa memilih figur-figur yang mereka tahu, mereka kenal itu bisa lebih mewakili kepentingan mereka," tegas Renanda.
Sebelumnya, salah satu partai yang menginginkan sistem pemilu dievaluasi kembali adalah PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya terbuka untuk revisi UU Pemilu saja tanpa mengubah jadwal Pilkada. Salah satu yang perlu dievaluasi dalam UU Pemilu adalah penggunaan sistem proporsional terbuka yang memunculkan praktik politik uang dan biaya politik yang mahal.
Baca juga:
Tak Setuju Usul PDIP, Demokrat Ingin UU Pemilu dan Pilkada Direvisi
PKS: Revisi UU Pemilu dan Pilkada Lebih Sempurna dalam Satu RUU
Setuju dengan PDIP, PKB Ingin Revisi UU Pemilu Tanpa Ubah Jadwal Pilkada
Perludem: Pemilu Lima Kotak Dipertahankan, Permasalahan 2019 akan Terulang Kembali
Baleg Sebut UU Pemilu Masih Berpeluang Direvisi Tanpa Ubah UU Pilkada
Tolak Usul PDIP, PPP Sebut Revisi UU Pemilu Harus Sekaligus UU Pilkada