Di Hari Konstitusi, Ketua MPR Sebut UUD 1945 Memang Perlu Diamandemen Lagi
Perlu diketahui, UUD 1945 memang sudah beberapa kali dilakukan amandemen. Diantaranya pada 19 Oktober 1999, kemudian 18 Agustus 2000. Lalu 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan memandang Undang-Undang Dasar 1945 memang perlu dilakukan amandemen kembali. Hal ini disampaikan saat melakukan sambutan di peringatan Hari Konstitusi.
Dia menyampaikan, setelah 17 tahun berjalan setelah melakukan amandemen terakhir, dirasakan masih ada ruang kosong dalam konstitusi, mengingat penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan berjalan beriringan dengan dinamika perkembangan masyarakat.
-
Bagaimana Zulkifli Hasan mendorong perkembangan UMKM? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce."Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak," tambah Zulkifli Hasan.
-
Mengapa Zulkifli Hasan menekankan pentingnya UMKM? Mendag Zulhas menjelaskan sektor UMKM memiliki peran strategis dan besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. “UMKM menopang masa depan ekonomi Indonesia, kenapa? Karena 64% bisnis di Indonesia berasal dari UMKM, Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju.” jelas Zulhas.
-
Siapa Teuku Muhammad Hasan? Lalu, siapakah Teuku Muhammad Hasan ini? beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pegiat di bidang agama dan pendidikan. Ia juga banyak memberikan masukan untuk generasi muda Aceh saat itu dengan menghimpun dana belajar atau beasiswa untuk mereka.
-
Bagaimana Ketua KPU Hasyim Asy'ari diberhentikan? DKPP juga mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya. Hasyim Asy'ari sebelumnya dilaporkan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT ke DKPP.
-
Siapa yang melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari? Hasyim Asy'ari sebelumnya dilaporkan seorang wanita anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT ke DKPP.
-
Kapan Zulkarnain Lubis meninggal? Pada Jumat, 11 Mei 2018, Zulkarnain meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Pali, Sumatra Selatan di usia 59 tahun.
Perlu diketahui, UUD 1945 memang sudah beberapa kali dilakukan amandemen. Diantaranya pada 19 Oktober 1999, kemudian 18 Agustus 2000. Lalu 9 November 2001, dan 10 Agustus 2002.
"Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut sebagai revolusi ketatanegaraan turut dihadapkan pada perkembangan nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang, sehingga perlu menjadi pertimbangan untuk melakukan penyesuaian," kata Zulkifli di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (18/8).
Dia memandang, keberhasilan reformasi konstitusi tidak menjamin bahwa apa yang dikehendakinya dapat segera terwujud. Dimana, pada tingkat implementasi masih ditemukan adanya kekurangan dan bahkan ketidaksesuaian.
"Ada pengamat, bahkan Prosesor dari (Universitas) Gadjah Mada mengatakan, ada beberapa terjadi inkonsistensi antara konstitusi dan implementasi undang-undang yang ada," ungkap Zulkifli.
Ketua Umum PAN ini mencontohkan, bagaimana Pemilu serentak 2019, sebagai amanat UUD 1945 Pasal 22 E, sudah suskses, dan ini perlu disyukuri.
"Namun demikian, Pemilu Serentak 2019 masih menyisakan sejumlah masalah, salah satunya adalah polarisasi di dalam masyarakat yang sangat mengkhawatirkan, bahkan cenderung terjadi perpecahan," pungkasnya.
Reporter: Putu Surya Merta
Baca juga:
Ketua MPR Sebut Usulan GBHN Sudah Ada Sejak Lama
Ketua MPR Ingatkan Jokowi, Pemindahan Ibu Kota Harus Hati-Hati
Tutup Sidang Tahunan MPR, Zulkifli Hasan Pantun Dukung Jokowi-Ma'ruf Pimpin Negeri
Pidato Sidang Tahunan MPR, Zulkifli Hasan Ajak Warga Merajut Merah Putih usai Pemilu
Zulkifli Hasan: SBY dan Habibie Tak Hadir Sidang Tahunan MPR
PAN Soal Nama Menteri Jokowi: Itu Hak Beliau