Diserang habis-habisan, Ruhut mendadak bijak
"Agama saya mengajarkan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri," kata Ruhut.
Rapat penetapan Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III DPR menggantikan Gede Pasek Suardika kemarin akhirnya ditunda. Sejumlah anggota Komisi Hukum dan HAM itu menolak Ruhut menjadi pimpinan mereka.
Alasan penolakannya pun beragam, bahkan bisa dibilang menjadi serangan politik. Misalnya, penolakan Fraksi Gerindra karena Ruhut dianggap telah melakukan kumpul kebo dan tidak mengakui anak kandungnya.
"Catatan dua ini sangat berat bagi Gerindra menyetujui beliau jadi pimpinan. Ini bukan masalah pribadi, ini masalah disiplin partai. Agar kami tidak dianggap menyetujui orang yang menurut norma kesopanan, menjadi persoalan di konstituen Partai Gerindra," ujar anggota Fraksi Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa , saat rapat penetapan di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Mendapat serangan tersebut, Ruhut kemarin berbeda dari biasanya. Dia tidak terpancing dan menyerang balik sebagaimana yang sudah-sudah. Bahkan, politikus yang mengaku anak kesayangan SBY itu mendadak bijak.
"Ada yang mengatakan masalah pribadi, itu tidak apa-apa. Agama saya mengajarkan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Di Badan Kehormatan saya clear, tudingan itu tidak benar," ujarnya.
Ruhut juga menegaskan, kasus itu tidak pernah berlanjut meski dirinya dilaporkan ke polisi. "Saya dilaporkan ke Mabes Polri, tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang," cetus dia.
Soal penundaan penetapannya sebagai Ketua Komisi III, Ruhut juga punya jawaban yang beda dari biasanya. Dia pun mengucapkan terima kasih secara khusus untuk Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang telah memimpin rapat.
"Aku sudah berterima kasih pada Pak Priyo, akhirnya kita semua sadar. Kita negara hukum, dikedepankan. Akan dikembalikan ke sana, kalau nanti fraksi memilih aku atau yang lain, akan dijalani mekanismenya," jelas Ruhut.
Ruhut pun tak merasa dirugikan atas kejadian penolakan yang dilakukan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR. Dia bahkan merasa kejadian ini menguntungkan dirinya. "Aku malah tambah terkenal, kita kan lembaga politik mengalir saja," imbuhnya.
Untuk semua penolakan yang terjadi, Ruhut berusaha berpikir positif terkait diundurnya pelantikan sebagai ketua komisi hukum. "Mungkin ya aku tidak komisi III tapi dapat jabatan yang lebih tinggi lagi," tambah dia.
Baca juga:
4 Alasan Ruhut ditolak jadi ketua Komisi III
Ruhut ditolak, Gede Pasek pusing
Cara Ruhut bungkam Yani yang menolaknya jadi ketua Komisi III
Jawaban Ruhut untuk Desmond soal tudingan kumpul kebo
Ruhut: Sudding, Bambang dan Yani itu oknum, bukan negarawan
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.