Dokumen sengketa Pilkada Dogiyai hilang, DPR tunggu penjelasan MK
Dokumen sengketa Pilkada Dogiyai hilang, DPR tunggu penjelasan MK. Fahri pun menunggu penjelasan MK bagaimana kasus seperti ini bisa terjadi. Dia sepakat, jika empat pegawai MK yang terlibat dihukum berat karena telah melakukan pencurian dokumen negara.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan dokumen perkara Pilkada Dogiyai hilang saat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, dokumen penting harus dipegang dan diawasi oleh pegawai tetap di institusi negara.
Fahri pun menunggu penjelasan MK bagaimana kasus seperti ini bisa terjadi. Dia sepakat, jika empat pegawai MK yang terlibat dihukum berat karena telah melakukan pencurian dokumen negara.
"Itu nanti kita mendengar dari evaluasi dari MK lah. Tapimereka harus waspada karena banyak dokumen penting," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/3).
Oleh karenanya, dia mengusulkan agar pegawai-pegawai di institusi negara, termasuk DPR harus dipermanenkan karena menyangkut dokumen penting yang sifatnya rahasia.
"Itu sebabnya kenapa saya di DPR konsern dengan dokumen-dokumen penting. Karena kantor negara itu kantor dokumen penting. Kenapa saya misal usulkan agar tidak boleh ada pegawai DPR yang enggak permanen, harus dipermanenkan. Karna ini kantor negara dan banyak rahasia negara," pungkasnya.
Berkas perkara Pilkada Dogiyai dinyatakan hilang saat diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Rupanya, dokumen tersebut terbukti dicuri orang orang dalam MK sendiri saat tengah malam.
Awalnya, kasus hilangnya dokumen di MK ini diungkap oleh kubu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, Markus Waine-Angkian Goo, sebagai pihak pemohon di MK. Kemudian, MK membentuk tim penyelidikan yang akhirnya ditemukan 4 pegawainya terlibat.
"Yang terlibat dua PNS dan dua sekuriti, sekarang sudah diberhentikan," kata Jubir MK Fajar Laksono saat dihubungi merdeka.com, Kamis (23/3).
Fajar menjelaskan, kehilangan dokumen ini sangat merisaukan bagi MK. Padahal, sistem pengamanan di MK sendiri, disebutnya sudah sangat baik. Karena itu, dengan mudah pihaknya mengetahui siapa yang mencuri dokumen tersebut.
"Berkas hilang itu diketahui karena sistem yang kita terapkan bekerja dengan baik. Pengamanan pemberkasan, admin bekerja dengan baik, makanya begitu ada satu saja berkas yang tidak berada pada tempatnya, langsung terdeteksi, begitu tahu barang itu tidak ada di tempatnya, maka dicari siapa tahu keselip, setelah dicari yang bersangkutan, rupanya tidak ketemu, setelah itu kemudian inisiatif jangan-jangan ada orang yang mengambil, dilihat dari CCTV," jelas Fajar.
Penelusuran pun dilakukan sehari sebelum berkas itu dinyatakan hilang melalui CCTV. Di situ terlihat, ada dua sekuriti yang masuk ke dalam ruang pemberkasan dan mengambil dokumen tersebut.
"Ada 2 sekuriti yang mengambil, malam hari jam 1 lewat, setelah itu kedua orang itu dipanggil diperiksa, sampai kemudian proses pemeriksaan menyebutkan nama-nama yang memerintahkan, menyuruh, nah akhirnya disebut nama 2 PNS itu," jelas dia.
Baca juga:
2 PNS dan 2 sekuriti MK terbukti curi dokumen Pilkada Dogiyai
MK: Secara logika tak ada keuntungan curi berkas Pilkada Dogiyai
Polisi terus dalami motif pencurian berkas Pilkada Dogiyai di MK
Ketua MK: Empat orang curi berkas Pilkada Dogiyai sudah dipecat
Kasus Patrialis, KPK sesalkan saksi bea cukai tak hadiri pemeriksaan
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Bagaimana Feri Amsari menyiasati celah hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi? Hanya, Feri melihat ada celah mengajukan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia minimal capres-cawapres. Objeknya diganti menjadi presiden yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Karena presiden berpotensi konflik kepentingan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan putra kandungnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut."Jadi, mestinya objeknya adalah pelanggaran UU oleh presiden. Karena presiden berpotensi melakukan intervensi melalui konflik kepentingan dengan ketua Mahkamah Konstitusi untuk keuntungan anak kandungnya," jelas Feri.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Siapa yang menurut Fahri Hamzah berperan penting dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan? Fahri pun menyebut relevansi langkah pemerintahan program kerja yang dicanangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran dalam melanjutkan upaya mendorong kemajuan negara.
-
Mengapa Fahri Hamzah berpendapat bahwa Indonesia membutuhkan jalan tengah berupa rekonsiliasi dan persatuan nasional? Menurut Fahri Hamzah, Indonesia saat ini membutuhkan jalan tengah berupa rekonsiliasi dan persatuan nasional yang akan sangat menentukan sejarah bangsa kedepan.