DPR Segera RDP dengan Menko Polhukam dan Menkum HAM Bahas Omnibus Law
DPR Segera RDP dengan Menko Polhukam dan Menkum HAM Bahas Omnibus Law. Baleg juga akan menggelar pimpinan untuk membahas jadwal kerja Baleg. Termasuk segera menyelesaikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR Tahun 2020.
Badan Legislasi (Baleg) DPR segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Rapat itu dilakukan untuk membahas Omnibus Law.
"Dalam waktu dekat ini kami akan meminta untuk melakukan RDP beserta Menkopolhukam, KumHAM dan mungkin dengan menko perekonomian untuk membahas omnibus law tadi," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Apa yang diharapkan oleh DPR terkait korban pelecehan seksual? Dia juga berharap agar korban berani bersuara saat terjadi pelecehan seksual, termasuk yang terjadi di Sulbar.
-
Apa yang menjadi kekhawatiran DPR terkait keterlibatan Ormas dan satpam dalam pengamanan Pemilu 2024? Sebab Sahroni melihat, akan ada saja oknum yang berpotensi menyalahgunakan program yang diinisiasi Polda Metro Jaya ini. “Jangan karena telah dilibatkan, jadi ada oknum yang ‘mentang-mentang’ dan menggunakan posisinya dengan semena-mena di lapangan. Untuk menekan masyarakat lah atau apa pun itu, malah hilang nanti esensi program ini," katanya.
Selain itu, Baleg juga akan menggelar pimpinan untuk membahas jadwal kerja Baleg. Termasuk segera menyelesaikan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR Tahun 2020.
"Kita berharap sebelum masa reses prolegnas untuk tahun 2020 dan prolegnas jangka menengah itu bisa kita selesaikan," ungkapnya.
Dia menambahkan, DPR tidak akan muluk-muluk membahas undang-undang. Setidaknya ada 30 sampai 35 undang-undang yang ditargetkan DPR selesai dibahas di periode 2019-2024.
"Mungkin berkisar di antara 30-35 tetapi itu tergantung dari pemerintah juga. Kalo di DPR pasti kita akan batasi," ucapnya.
Diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD akan segera rapat membahas Omnibus Law. Rapat itu akan dilakukan oleh MenkumHAM Yasonna Laoly.
"Nanti hari Kamis kita akan rapat dulu dengan Menkum HAM. Kita akan bicarakan omnibus law itu, kan harus diklasifikasi juga di bidang apa," ucap Mahfud.
Baca juga:
Kamis, Menko Polhukam Gelar Rapat Perdana Bahas Kondisi Papua hingga Omnibus Law
Mahfud Soal Hak Veto: Sejalan dengan Program Omnibus Law
Wujudkan Konsep Omnibus Law, Pemerintah Perlu Lembaga Pusat Legislasi Nasional
Jadi Menko Perekonomian, Ini Fokus Kerja Airlangga
NasDem Dukung Omnibus Law Masuk Prolegnas
Penerapan Omnibus Law Dinilai Beri Kepastian Hukum ke Investor