DPR serahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pemilu ke pemerintah

Selain menyerahkan DIM, Lukman menjelaskan setiap fraksi juga akan menyertakan rekapan kluster ke pemerintah melalui Mendagri. Rekapan kluster atau isu ini akan dihimpun dalam pandangan mini fraksi yang akan disampaikan sebelum DIM diserahkan.

Pansus RUU Pemilu DPR menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemilu ke Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kamis (19/1). Penyerahan DIM digelar di Ruang Pansus C, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy menjelaskan, DIM yang akan diserahkan ke Mendagri berjumlah 2885 DIM.

"Tapi itu termasuk DIM yang menyatakan hal tertentu yang tetap tidak ada perubahan. Jadi mungkin ada 500-700 pasal yang tetap. 2885 itu total semuanya," kata Lukman.

Selain menyerahkan DIM, Lukman menjelaskan setiap fraksi juga akan menyertakan rekapan kluster ke pemerintah melalui Mendagri. Rekapan kluster atau isu ini akan dihimpun dalam pandangan mini fraksi yang akan disampaikan sebelum DIM diserahkan.

"Setelah itu, tanggal 9 Februari nanti kita sudah mulai rapat Panja dengan Mendagri," ujarnya.

Ditemui terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, setiap fraksi pasti mengusulkan hal yang berbeda-beda terkait sistem pemilu, ambang batas parlemen serta ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dia menilai wajar tiap fraksi memiliki kepentingan dalam RUU Pemilu.

Namun, Tjahjo berjanji pada prinsipnya, pemerintah menampung seluruh usulan dari tiap fraksi.

"Pada prinsipnya kami tampung, akan kami bahas bersama," kata Tjahjo sebelum menerima DIM RUU Pemilu, Kamis (19/1).

Tjahjo menjamin meski usulan berbeda-beda namun pada akhirnya akan ada kata mufakat antara pemerintah dan tiap fraksi di DPR. Sebab itu, Tjahjo mengutarakan hal yang harus diutamakan yakni terciptanya peningkatan kualitas dari UU Pemilu dari UU Pemilu sebelumnya.

"Yang penting ada peningkatan kualitas dari UU yang lama. Revisi ini kan menyempurnakan dari yang belum sempurna," ujarnya.

Lebih jauh, Tjahjo mengutarakan pemerintah sejatinya tak kaku dalam pembahasan RUU Pemilu. Pemerintah, kata dia, bersikap terbuka dalam menerima usulan apapun.

"Pemerintah DIM-nya enggak kaku, bukan apapun kami harus menyiapkan bahan, nasi rames kami siapkan bahan alternatif rendang, kalau seluruh temen-temen fraksi yang rendang diubah jadi telor kan enggak ada masalah. Yang penting kualitas pemilu ke depan ini," ujarnya.

Saat ini, setiap fraksi masih menyampaikan pandangan mini dalam DIM RUU Pemilu ke Menteri Dalam Negeri dan jajarannya.

Baca juga:
Golkar usul jumlah kursi anggota DPR ditambah
Deretan alasan Golkar minta sistem pemilu secara tertutup
Anggota pansus optimis RUU Pemilu rampung Mei 2017
Ini tanggapan Mendagri soal usul penghapusan presidential threshold
Mendagri ingin setiap Pemilu ambang batas parlemen selalu naik
Golkar dan NasDem sepakat bentuk tim bahas presidential treshold
Alotnya pembahasan RUU Pemilu