DPR Setujui Penambahan Pagu Indikatif Kemendikbud-Ristek 2020 Rp20,16 T
Dengan adanya usulan penambahan sebesar Rp20,16 triliun, maka total pagu indikatif Kemendikbudristek untuk tahun 2022 menjadi Rp93,24 triliun.
Komisi X DPR RI menyetujui usulan penambahan pagu indikatif Kemendikbud-Ristek untuk tahun 2022. Jumlah tambahan yang diajukan Kemendikbudristek sebesar Rp20,16 triliun.
"Dan selanjutnya akan menyampaikan usulan tersebut ke Badan Anggaran DPR RI," kata Pimpinan Rapat, Sayful Huda, Selasa (15/6).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Kenapa Komisi II DPR RI berkunjung ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
Berdasarkan surat Menkeu dan Kepala Bappenas, pagu indikatif Kemendikbudristek untuk tahun 2022 sebesar Rp73,082 triliun. Dengan adanya usulan penambahan sebesar Rp20,16 triliun, maka total pagu indikatif Kemendikbudristek untuk tahun 2022 menjadi Rp93,24 triliun.
"Sehingga usulan pagu indikatif RAPBN TA 2022 menjadi Rp93,24 triliun," lanjut Huda.
Mendikbudristek Nadiem Makarim, dalam paparannya menjelaskan, Kementerian yang dia pimpin mengalami defisit anggaran lebih dari Rp20 triliun.
"Sekadar memaparkan kan bahwa kita punya total defisit sekitar lebih dari Rp20 triliun," ujar Nadiem.
Jika dirinci, maka defisit anggaran tersebut terdiri dari Rp2,9 triliun di dalam program PAUD dan wajib belajar 12 tahun, Rp752 miliar di program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, serta Rp5,5 triliun di program kualitas pengajaran dan pembelajaran.
Selanjutnya, defisit sekitar Rp5,7 triliun untuk program pendidikan tinggi, defisit sekitar Rp2,3 triliun untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi, Rp1,9 triliun untuk program dukungan manajemen, dan sekitar Rp887 miliar.
"Kalau dalam skenario terburuk tidak mendapatkan tambahan anggaran tersebut, tentunya Komisi X juga sangat mengerti, kita harus melakukan realokasi yang cukup masif secara internal untuk memastikan program-program prioritas kita tidak terkorbankan," terangnya.
Baca juga:
Kemendikbud Ristek Minta Sekolah Siapkan Pilihan PTM Terbatas dan Daring
Kejar Tayang PTM Terbatas pada Juli 2021, Vaksinasi Guru Masih Jadi PR
Kemendikbud Sebut PTM Siswa PAUD Diarahkan Melakukan Aktivitas di Luar Ruangan
PTM Terbatas, Antara Kesiapan Sekolah dan Peran Orang Tua
Percepat Transformasi Pendidikan, Nadiem Dinilai Butuh Dua Wakil Menteri