DPR ultimatum KPU jelaskan temuan BPK, atau dibawa ke ranah hukum

DPR minta penjelasan KPU soal indikasi kerugian negara Rp 34 M di Pemilu 2014 sampai 2 Juli nanti.

Komisi II DPR mendesak agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa melengkapi klarifikasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 34 miliar dalam gelaran Pemilu 2014. Komisi II DPR memberikan tenggat waktu paling lambat 2 Juli agar KPU menjelaskan temuan BPK tersebut.

Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan, jika sampai batas tersebut KPU tidak menyerahkan, maka kredibilitas KPU menjadi taruhannya.

"Kami telah memberikan waktu kepada KPU untuk menindaklanjuti hadil temuan BPK paling lambat 2 Juli. Kita anggap KPU tidak punya kredibilitas. Mereka harus bisa melengkapi secara rinci data di 26 temuan BPK itu soal temuannya," kata Rambe di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).

Rambe mendesak KPU harus bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya terkait tindaklanjut temuan BPK tersebut. Pasalnya, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, pihaknya tidak puas dengan jawaban KPU yang tidak bisa menjelaskan secara gamblang tentang temuan BPK itu.

"KPU harus menyampaikan secara rinci, (kalau tidak) kami komisi II bisa tidak percaya pada KPU," ujarnya.

Bahkan, Politisi Golkar ini mengancam akan melaporkan KPU ke pihak berwajib apabila hingga 2 Juli tak juga selesai menjelaskan hasil audit BPK tersebut.

"Kalau sampai 2 Juli tidak ditindaklanjuti kami akan tindaklanjuti ke aparat hukum," ancam Rambe.

Baca juga:
Bahas temuan BPK Pemilu rugi Rp 34 M, KPU kembali rapat dengan DPR
Agung Laksono sebut temuan BPK soal Pemilu 2014 rugi berbau politis
Temuan BPK dinilai tak ganggu pilkada serentak
Komisi II tagih penjelasan BPK dan KPU soal hasil audit pemilu 2014
Penyimpangan dana pemilu Rp 34 M, ketua Bawaslu enggan komentar
Dampak kerugian Pemilu 2014 berujung ditundanya pilkada serentak?
JK sebut temuan BPK rugi Rp 34 M di Pemilu 2014 belum tentu korupsi