Enam Parpol Bentuk Koalisi Sama-Sama di Depok, Ingin Kepemimpinan Berubah

Keenam partai yang bergabung dalam Koalisi Sama-Sama yakni Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Pada Pemilu 2024, Gerindra memperoleh 8 kursi di DPRD Depok, PDIP 6 kursi, PKB 5 kursi, PPP 2 kursi, Demokrat 5 kursi dan PAN 2 kursi. Keenam partai itu memiliki kekuatan 28 kursi legislatif.

Ketua DPC PDIP Depok Hendrik Tangke Allo mengatakan, perlu 20 persen suara mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Gabungan suara keenam partai ini lebih dari cukup dan mereka berharap bisa menang pada Pilkada Depok 2024.

"Sehingga hari ini, enam partai politik di Kota Depok yang tadi sudah mendeklarasikan diri menjadi sebuah nama Koalisi Sama-Sama kami tetapkan hari ini. Jadi kami sepakat untuk itu," katanya, Kamis (9/5).

Di tempat yang sama, Ketua DPC PPP Kota Depok Mazhab HM mengatakan, pihaknya memutuskan ikut bergabung dengan Koalisi Sama-Sama karena adanya kesamaan pandangan.

Selain itu banyaknya aspirasi warga banyak yang ingin adanya perubahan kondisi dan pola kepemimpinan di Depok.

"Depok, terutama Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Muchtar, harus bebas dari macet, kondisi inilah besok pemimpin yang diusung akan mampu membebaskan semua itu sehingga tidak lagi macet yang sudah berpuluh-puluh tahun," katanya.

Sementara Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Kota Depok Nuroji mengatakan, terbentuknya koalisi ini karena kesamaan visi bahwa Depok perlu perubahan pemimpin. Selama ini Depok dianggap stagnan.

"Makanya kita galang koalisi ini dengan tujuan itu, kesamaan visi untuk memperbaiki Depok, terutama pemimpinnya mampu mengubah atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada," katanya.

Dalam koalisi ini, keenam parpol sepakat mencari pemimpin yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Mereka berpandangan, selama ini Depok tidak mengalami perubahan, tetapi masalah yang dihadapi justru bertambah dan tidak bisa diselesaikan. Misalnya saja soal kemacetan yang tidak pernah terselesaikan.

"Kalau terkait anggaran ya, ada juga yang kewenangan provinsi seperti situ atau pengairan, intinya pemimpin kita kurang kreatif dan komunikasi ke provinsi atau pusat," ujarnya.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok Edi Sitorus menuturkan, sudah saatnya ada perubahan di Kota Depok. Penataan Depok, mulai dari sampah, transportasi dan kesejahteraan. Menurutnya perlu ada pemimpin yang punya konsep. Jika tidak, hal ini akan menjadi persoalan.

"Pertumbuhan pembangunan cukup besar di Depok, seperti pembangunan jalan tol dan investasi di sektor properti. Kalau ini tidak ditata dengan baik akan menjadi persoalan," katanya.