Golkar tuding ada intervensi penguasa dalam kasus e-KTP
Golkar tuding ada intervensi penguasa dalam kasus e-KTP. Menurut dia, ada pihak berusaha membela diri terkait kasus e-KTP. Dave mengatakan, pihak itu seolah membersihkan diri dari kasus tersebut kemudian membebankan seluruhnya kepada Golkar.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Dave Laksono menduga ada intervensi penguasa dalam kasus korupsi e-KTP yang menyeret mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Menurut dia, intervensi ini terkait dengan Pilpres 2019.
"Ini digunakan kekuatan besar yang sedang berkuasa hanya untuk menjatuhkan suatu institusi demi untuk kepentingan di 2018 dan 2019," kata Dave Laksono dalam talkshow akhir pekan dengan topik 'Setnov Effect' di Warung Daun cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12).
Menurut dia, ada pihak berusaha membela diri terkait kasus e-KTP. Dave mengatakan, pihak itu seolah membersihkan diri dari kasus tersebut kemudian membebankan seluruhnya kepada Golkar.
"Jangan semua dibebankan ke satu titik, Pak Setya Novanto. Jangan hanya Golkar yang kena," ucapnya.
Mantan Vice President Director AdamSky Connection ini menambahkan, kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi taruhan ketika kasus e-KTP tidak diusut tuntas. Apalagi, lanjut dia, jika terjadi tebang pilih dalam pengungkapan nama-nama yang diduga kuat menerima aliran dana e-KTP.
"Di sini kemampuan KPK kredibilitasnya dipertaruhkan dengan dia bisa membongkar sampai dengan lapisan terakhir, siapa penerimanya, buktinya mana, uangnya masuk dari mana," ujar dia.
Dave berharap KPK mulai bersikap profesional dalam menangani kasus e-KTP. Semua pihak yang terlibat dalam kasus mega korupsi ini harus diungkap ke publik.
"Makanya dibuka semuanya Keadilan itu terpenuhi dan kebenaran memperkuat. Itu saja yang saya minta dari awal," pungkasnya.
Baca juga:
Wasekjen Golkar minta KPK dan Setnov ungkap semua nama terlibat kasus e-KTP
Kasus e-KTP, KPK dalami dugaan Gamawan Fauzi terima Rp 50 juta dan ruko
Reaksi Setnov saat hakim skor sidang perdananya
KPK kabulkan permohonan Andi Narogong jadi Justice Collaborator
Semringah Otto Hasibuan saat mundur sebagai pengacara Setya Novanto
KPK pastikan dua kuasa hukum Setnov mundur tak pengaruhi persiapan sidang
Membaca strategi Setnov gugurkan sidang perdana
-
Kapan korban melapor kasus KDRT? Laporan yang dilayangkan korban pada 7 Agustus 2023 lalu telah diterima Unit PPA Polres Metro Bekasi dan masih dalam proses penyelidikan.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa yang dimaksud dengan KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di Indonesia. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, atau ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Kenapa Kementerian Perhubungan dan KNKT meneliti rangka eSAF? Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengatakan bahwa masyarakat diimbau untuk tidak terlalu khawatir terkait masalah rangka enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) sepeda motor Honda."Diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena saat ini sedang dalam proses perbaikan tentu untuk mengutamakan kendaraan bermotor yang berkeselamatan ke depannya. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti telah ditindaklanjuti,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno.