Gus Yasin Ungkap Penyebab PPP tak Lolos ke Senayan, Ternyata Ini Masalahnya

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pertama kalinya gagal lolos parlememtary threshold (PT) 4 persen. PPP Jawa menduga penyebab gagal lolosnya PPP ke Senayan lantaran para pengurus pusat hingga daerah yang jarang turun langsung ke bawah untuk mendengarkan masukan dari para kader.

Kader PPP Jawa Tengah Taj Yasin menyoroti sikap pengurus PPP yang tidak mau mendengarkan saran para kader di level terbawah dengan alasan semua keputusan ada di tingkat pusat. Dari hasil KPU RI memperlihatkan bahwa total perolehan suara PPP hanya 3,81 persen dan dinyatakan tidak lolos ke Senayan.

"Seolah-olah keputusan dari partai diputuskan dari atas. Jadi setiap hasil keputusan partai tidak pernah melalui proses dari kader yang menyuarakan di level bawah. Menariknya di Pemilu yang sekarang saya lihat di Jawa Tengah itu dari sekian DPRD provinsi yang jadi wajah baru nih. Mereka awalnya dari TU (Tata Usaha) DPRD. Bos-bosnya malah tidak jadi. Maka ini dijadikan bahan saling merenung," kata Gus Yasin di Semarang, Jumat (22/3).

Dia menyebut torehan hasil Pemilu 2024 tersebut harusnya dijadikan bahan musahabah bagi elite partainya yang duduk di struktur kepengurusan DPP. Maka dari itu, sudah saatnya semua pengurus DPP, DPW sampai tingkatan terbawah berbenah diri dalam menyikapi hasil suara yang diperoleh PPP.

"Terpenting bagaimana kawan-kawan PPP melakukan muhasabah, instropeksi diri apakah kerja-kerjanya sudah sesuai dengan tugas dan fungsi partai kami yang berlambang Ka'bah," ungkapnya.

Semua pengurus struktur PPP perlu merefleksikan diri apakah selama ini sudah bekerja sesuai nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Sebab, sikap itu harus dilakukan mengingat hasil suara PPP pertama kalinya tidak mampu menembus batas ambang parlemen.

"Apakah perjuangannya sudah sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini harusnya menjadi refleksi kita kenapa sampai tidak bisa melampaui batas ambang yang ditentukan oleh pemerintah," jelasnya.

Meski begitu, ia tetap menghormati perolehan suara PPP yang diumumkan KPU RI. Bila ada data rekapitulasi suara PPP yang tidak sinkron, pihaknya meminta pengurus DPP untuk meminta klarifikasi ke pihak KPU RI.

"Kalau saya kita hormati rekapitulasi dari KPU. Saya juga telah membaca laporan dari DPP dan hasil akhir dari KPU. Dari DPP kalau ada data valid mengenai temuan yang tidak sinkron silahkan diklarifikasi," terangnya.

Mengutip pesan tegas dari mending ayahnya Mbah Maimoen Zubair, bila pengurus PPP mesti terus meneguhkan sikap untuk mengemban amanah kader-kader tiap daerah.

"Jadi kalau ingat mbah Moen ingat partai ini harus ada dan bersikap tegas. Terutama dari pengurus yang mengemban di partai tersebut. Terpenting bagaimana cara memperjuangkan kedekatan kita dengan masyarakat harus betul-betul dirasakan semua pihak. Harus tau penyebabnya kenapa kok masyarakat tidak berikan suaranya sampai 4 persen," pungkasnya.