Hak angket ke KPK diputuskan tanpa mufakat dan voting langgar Tatib
Hak angket ke KPK diputuskan tanpa mufakat dan voting langgar Tatib. Ferri juga menyampaikan tindakan Fahri Hamzah memutuskan angket merupakan tindakan yang cacat secara prosedural karena melanggar ketentuan pasal 279 peraturan DPR tentang Tata Tertib.
Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferri Amsari mengatakan bahwa hak angket merupakan teknik baru yang digunakan untuk mengganggu proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Ferri juga menyampaikan tindakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memutuskan angket merupakan tindakan yang cacat secara prosedural karena melanggar ketentuan pasal 279 peraturan DPR tentang Tata Tertib.
"Pengambilan keputusan dilakukan harus musyawarah mufakat, Kemarin tidak ada. Karena itu ada yang walk out," katanya di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur IVD, Rabu (3/5).
Ia juga menambahkan, setelah tidak dilakukan musyawarah mufakat, maka pasal 297 menyatakan pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Voting juga tidak dilakukan dalam memutuskan angket DPR.
"Tanpa ada mufakat dan voting, tiba-tiba ketok palu. Ini semacam upaya menyalahgunakan kewenangan," katanya.
Selain itu, Ferri pun kembali menegaskan bahwa angket merupakan upaya untuk melemahkan dan mengganggu proses pengusutan tidak pidana korupsi yang sedang dilakukan KPK. "Upaya itu terfokus ke satu orang, yaitu pimpinan sidang waktu itu," tutupnya.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Baca juga:
Polemik hak angket KPK
Angket dinilai langgar UU Tipikor, ini pembelaan politikus Hanura
Mahfud MD: Hak angket KPK tidak ada kaitan dengan pemakzulan Jokowi
Fahri ancam ungkap penerima dana hasil memuji KPK: Saya ada datanya
Surya Paloh restui Fraksi NasDem di DPR gunakan hak angket ke KPK
Setnov, Fahri & Fadli dapat bunga dari warga yang menolak diwakili