Hanura soal 7 proyek DPR: Kalau rakyat menolak ya ditunda
Meskipun Hanura mengakui bahwa anggota DPR memang membutuhkan ruang kerja yang lebih baik.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit menegaskan bahwa 7 proyek pembangunan DPR akan terus dilanjutkan walaupun mendapatkan kecaman. Dia pun mengutarakan kemungkinan besar 7 proyek tersebut akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi Hanura DPR Dadang Rusdiana menyatakan, ada baiknya 7 proyek tersebut ditunda mengingat tejadinya penolakan dimana-mana. Mengingat, DPR merupakan lembaga representatif rakyat yang sudah seharusnya membuka telinga mendengar penolakan tersebut.
"Kalau rakyat menolak ya ditunda. Ya kalau resistensi masyarakat tinggi. Baiknya nggak usah dilakukan dulu," kata Dadang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).
Sebetulnya, Anggota Komisi X DPR ini mengakui para anggota dewan memang membutuhkan ruangan kerjanya ditambah dikarenakan ruangan yang saat ini sangat sempit dengan ditambah ruangan kerja bagi lima staf ahli.
"Secara realistik, memang seperti itu. Gedung anggota DPR memang sempit dibanding kantor kepala dinas kabupaten pun kita masih terlalu sempit. Tetapi itulah, sebagai anggota DPR kita harus respons apa yang dikatakan oleh rakyat," tutur dia.
Baca juga:
Ancaman krisis ekonomi, Fraksi Demokrat harap 7 proyek DPR ditunda
DPR pasrah jika pemerintah belum setuju 7 proyek masuk RAPBN 2016
Ngototnya DPR ingin gedung baru senilai Rp 2,7 triliun
Anggaran gedung baru DPR dicicil, tahun ini cair Rp 600 miliar
Banggar sebut 7 proyek DPR bakal habiskan dana Rp 2,7 triliun
Ruhut sebut Jokowi tolak secara halus pembangunan gedung baru DPR
Bahas proyek gedung baru, DPR sudah bertemu dengan Menteri Keuangan
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Bagaimana massa berhasil memasuki gedung DPR? Massa akhirnya berhasil membuka pagar dan memasuki area DPR RI.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Di mana letak Gereja Bintaran? Pada zaman kolonial, gereja itu dibangun di tengah permukiman orang-orang Eropa.