Ini kata PDIP soal permintaan SBY jelaskan perjanjian Batu Tulis
"Tidak tahu (kenapa), tapi yang jelas itu haknya Pak SBY," kata Tjahjo.
Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) menyarankan Megawati Soekarnoputri untuk menanggapi tudingan ingkar janji dari Prabowo Subianto terkait perjanjian Batu Tulis. Terlebih, keduanya merupakan dua pimpinan partai.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral PDIP Tjahjo Kumolo mengaku tidak menganggap sebagai persoalan serius. Dia hanya berpikir positif dan menduga SBY selaku presiden melakukan itu demi kebaikan pemilu.
"Mungkin Pak SBY berniat baik. Mungkin dia ingin agar saat pelaksanaan pemilu legislatif sudah tidak ada lagi pihak parpol yang berseteru," kata Tjahjo di Kantor DPP PDIP , Jakarta, Senin (7/4).
Tjahjo menambahkan, pihaknya mengklaim masalah perjanjian Batu Tulis dengan Gerindra tersebut sudah diselesaikan. Sebab PDIP sudah berkali-kali memberikan klarifikasi soal perjanjian itu ke media. Sehingga ketua umum partainya tidak perlu sampai turun tangan.
"Masalahnya sudah clear, soal komentar mengomentari harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Ibu Mega tidak perlu bicara secara langsung karena sudah ada pihak-pihak yang mewakili," jelasnya.
Tjahjo juga mengaku tidak mengetahui dan ogah berspekulasi lebih jauh kenapa pernyataan SBY tersebut baru dikeluarkan pada masa tenang kampanye. "Tidak tahu (kenapa), tapi yang jelas itu haknya Pak SBY ," ujarnya.
Sebelumnya, dalam sebuah wawancara SBY dengan pihak Biro Kepresidenan di Youtube, SBY ditanya soal perseteruan antara Prabowo dan Megawati terkait perjanjian Batu Tulis. Awalnya, SBY mengatakan lebih bagus dirinya tidak berkomentar sebab Megawati yang bisa menjelaskan perihal tuduhan ingkar janji itu.
Namun belakangan, SBY menyarankan Ketua Umum PDIP itu untuk memberikan penjelasan kepada publik.
"Kalau Pak Prabowo berkata seperti itu, berikanlah penjelasan kepada publik yang gamblang. Dengan demikian, rakyat mendengarkan informasi yang benar. Saya harus berhenti di situ karena itu yang paling baik bagi saya dan tentu paling baik bagi rakyat untuk mendengarkan apa yang sesungguhnya terjadi," ucap SBY .
Baca juga:
Usai nyoblos di Menteng, Jokowi akan temui Megawati
Dukung Megawati, puluhan waria tolak Jokowi nyapres
PDIP minta SBY contoh Megawati berani hadapi Bawaslu
Kalau Prabowo diinginkan rakyat, pasti Mega calonkan Prabowo
Dari Ngawi, Nenek Tumini temui Megawati di Klaten
-
Mengapa Prabowo dan SBY ingin bertemu Megawati? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginan untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
-
Apa yang ingin dilakukan Prabowo dan SBY terhadap Megawati? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan keinginan untuk melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
-
Kenapa pertemuan Prabowo dan Megawati dilakukan sebelum pelantikan? Menurut Muzani baik Prabowo maupun Megawati saling menghormati. Bahkan, kata dia, Megawati menyampaikan salam kepada Prabowo dan juga sebaliknya, Prabowo menitipkan salam hormat untuk Megawati.
-
Apa yang diungkap Noel tentang pertemuan Prabowo dan Megawati? Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer alias Noel mengungkapkan ada sosok di internal PDIP yang berupaya menghalangi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu dengan Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sosok di internal PDIP itu adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
-
Apa yang terjadi saat Pramono Anung dan Puan Maharani bertemu dengan Prabowo Subianto? Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani, terekam dalam kamera saat dirinya menarik bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung ke hadapan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Mengapa Megawati mendukung hak angket Pemilu? Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024.