Jokowi sindir DPR banyak bikin UU, Ketua MPR sebut atas permintaan
Zulkifli Hasan sependapat dengan Jokowi, yang terpenting kualitas Undang Undang yang dihasilkan.
Presiden Joko Widodo menyindir kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut terlalu banyak membuat Undang-Undang. Sehingga terkesan mengejar target. Jokowi tidak masalah bila DPR hanya mengesahkan tiga undang-undang dalam setahun, asal mempunyai kualitas nomor wahid.
Menyikapi sindiran Presiden Jokowi, Ketua MPR Zulkifli Hasan justru balik menyebut bahwa banyaknya UU yang dihasilkan DPR tidak lepas dari permintaan pemerintah.
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
-
Kapan Wapres Ma'ruf menjadi Plt Presiden? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2024 tentang penugasan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas presiden hingga 6 Maret 2024.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Kalau pemerintah bilang tidak kan (DPR) tidak," singkat Zulkifli di komplek parlemen, Kamis (31/3).
Namun dia sependapat dengan Presiden Jokowi. Terpenting bukan kuantitas atau jumlah Undang-Undang yang dihasilkan, tapi kualitasnya.
"Semangatnya itu kan kita tidak usah bikin banyak undang-undang yang penting kualitas," kata Zulkifli.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, pemerintah menyadari bahwa tuntutan DPR mengesahkan dan melakukan revisi undang-undang begitu banyak.
"DPR tidak usahlah produksi undang-undang terlalu banyak. Tiga setahun cukup, lima cukup, tapi kualitasnya yang betul-betul baik," kata Jokowi saat dialog bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Rabu (30/1).
Baca juga:
Jokowi tahu alasan DPR doyan bikin banyak undang-undang
Disentil Jokowi soal UU, Akom bilang 'DPR tidak buat asal-asalan'
Amini pernyataan Jokowi, Politisi PPP usul format ulang pembuatan UU
Sidang Paripurna III DPR, PDIP sering bolos, NasDem paling rajin
Ketua DPR soal Israel: Janganlah, kejam sekali negara itu!
DPR bangun perpustakaan mewah, di desa tak punya fasilitas membaca