Kader dipanggil KPK, pimpinan Golkar harus pintar manage isu

Menurut Hajriyanto, dipanggilnya dua elite Golkar sebagai saksi di KPK sebagai risiko politik.

Dua elite Partai Golkar , Sekjen Idrus Marham dan Bendahara Umum (Bendum) Setya Novanto diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap di Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Golkar yakin jika keduanya tak bersalah.

Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y. Thohari mengatakan, pihaknya sangat menghargai proses hukum yang berjalan di KPK . Setya dan Idrus dipanggil sebagai saksi perkara dalam dua kasus sekaligus, suap Pilkada Lebak yang melibatkan Ratu Atut Chosiyah dan suap Pilkada Gunung Mas yang melibatkan Chairun Nisa.

"Maka dipanggilnya Sekjen dan Bendahara Umum DPP Golkar, dilihat sebagai bagian integral untuk kasus itu terang benderang. Golkar ingin kasus itu jelas dan terang benderang. Dipanggilnya kader sebagai bagian dari upaya KPK memperjelas masalah itu," kata Hajriyanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/1).

Menurut Hajriyanto, dipanggilnya dua elite Golkar sebagai saksi di KPK sebagai risiko politik. Dia yakin, orang-orang yang dipanggil KPK belum tentu bersalah dan terlibat dalam kasus korupsi.

"Itu risiko yang harus diterima parpol, ada kadernya yang dipanggil KPK . Publik selama ini punya penilaian, kalau dipanggil KPK didefinisikan terseret kasus itu atau terlibat kasus itu. Golkar yang ngerti proses hukum, dipanggil belum tentu terseret. Sudah jadi risiko kalau publik beri penilaian maka partai itu dianggap sebagai tempat bercokolnya," terang dia.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua MPR ini berpandangan bahwa soal persepsi publik tentang korupsi bisa diredam. Namun, butuh keahlian dalam hal tersebut. Sehingga dia tak khawatir jika dua elite Golkar dipanggil dalam kasus korupsi.

"Gimana pimpinan manage isu, how to manage issue. Itu diperlukan kelihaian politik," tegas dia.