Ketua DPR: Presiden harus dilindungi, termasuk dari pencatut nama
Menurut Ade Komarudin, jangan sampai presiden terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu.
Pernyataan Presiden Joko Widodo soal pencatutan nama yang disampaikan melalui akun twitternya kemarin, mengundang komentar Ketua DPR Ade Komarudin. Menurutnya, siapapun yang mencatut nama Presiden demi kepentingan pribadi atau kelompok harus diproses hukum.
"Itu betul. Pokoknya yang catut mencatut ya harus diproses. Karena itu membahayakan. Kalau bisa setiap ada pencatutan ya harus diproses secara hukum. Karena mengganggu kinerja presiden," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/1).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/8) pagi. Petinggi PT Vale yang datang ke Istana di antaranya Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
Sebagai simbol negara, presiden harus dilindungi dari berbagai upaya yang berpotensi mengganggu stabilitas negara.
"Apalagi beliau ini kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi beliau harus terjaga. Kita ini ingin bekerja maksimal untuk negara ini. Jangan sampai terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi bersuara di media sosial. Melalui akun twitternya @jokowi, dia menyinggung soal pencatutan nama. Jokowi mengingatkan agar mengabaikan siapapun yang mencatutnya, baik mengatasnamakan keluarga, pejabat, atau relawan.
"Siapa pun catut nama saya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), minta jabatan/proyek abaikan saja. Pemerintahan bersih harus dipraktikkan -Jkw," tulis Jokowi di akun twitter-nya, Kamis (21/1).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pernyataan Presiden Joko Widodo melalui akun twitternya itu sebagai warning atau peringatan terbuka. Menurut Pramono, Presiden betul-betul tak ingin ada orang yang menyalahgunakan nama presiden untuk kepentingan proyek dan jabatan.
"Yang jelas Presiden beri warning secara terbuka supaya tak dilakukan siapapun," kata Pramono, Jakarta, Jumat (22/1).
Lebih lanjut Pramono menjelaskan, Presiden Jokowi ingin membangun tradisi baru dalam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). "Presiden berkeinginan betul-betul pemerintahan bersih benar-benar diwujudkan," tegasnya.
Baca juga:
Jokowi ingatkan pencatut nama, Seskab sebut itu peringatan terbuka
Jokowi: Siapa pun catut nama saya minta jabatan atau proyek, abaikan
Komisi III DPR usulkan bentuk Panja 'Papa Minta Saham' Freeport
Nasir Djamil: Pansus Freeport untuk kawal kinerja Jaksa Agung