Ketua DPR: Sebaiknya BIN evaluasi dulu, baru minta Rp 10 triliun
Sutiyoso meminta penambahan dana sebesar Rp 10 triliun untuk peningkatkan dan pengembangan institusi BIN.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menanggapi permintaan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) terpilih Sutiyoso terkait penambahan anggaran Rp 10 triliun. Setya meminta lembaga telik sandi itu memperbaiki diri terlebih dahulu.
"Sebaiknya BIN melakukan evaluasi terlebih dahulu personelnya agar dapat lebih bertanggung jawab dan dipercaya," kata Setya di kantornya, Jumat (3/7).
Menurut Setya, penambahan pos anggaran lembaga pemerintah harus berdasarkan keputusan bersama dari Dewan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan.
Apabila, mereka semua sepakat. Permintaan Sutiyoso peningkatan dana intelijen akan dikabulkan pemerintah.
"Kalau diterima, maka masalah anggaran dapat terselesaikan," kata dia.
Sebelumnya, seusai sidang paripurna DPR hari ini, Sutiyoso berkomentar meminta penambahan dana sebesar Rp 10 triliun untuk peningkatkan dan pengembangan institusi BIN.
"Kalau mau diminta idealnya, ya segitu," kata Sutiyoso ketika ditemui awak media.
Baca juga:
Rapat paripurna DPR sahkan Sutiyoso sebagai Kepala BIN
Hadapi pilkada serentak, Sutiyoso rekrut besar-besaran anggota BIN
Ini perintah Presiden Jokowi ke Sutiyoso jika jadi KaBIN
Baru disahkan DPR jadi Kepala BIN, Sutiyoso minta anggaran Rp 10 T
-
Siapa sosok di balik berdirinya Badan Intelijen Negara (BIN)? Zulkifli Lubis ialah sosok di balik terbentuknya Badan Intelijen Negara (BIN). Zulkifli Lubis memiliki peran penting dan menjadi dalang dibalik berdirinya Badan Intelijen Negara (BIN) di Indonesia.
-
Siapa yang menjadi Panglima TNI saat Jenderal Surono berjuang bersama Barisan Keamanan Raktay (BKR)? Saat Indonesia merdeka, Surono dan kawan-kawannya bergabung dengan Barisan Keamanan Raktay (BKR) di Banyumas. Di sinilah Surono selalu mendampingi Soedirman yang kelak menjadi Panglima TNI.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kenapa Kapolri dan Panglima TNI meninjau SUGBK? “Kami ingin memastikan serangkaian kesiapan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang dilaksanakan besok sore ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik,” tutur Sigit.
-
Siapa saja yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ATR/BPN? Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan PendaftaranTanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.