Ketua Fraksi MPR PKB: Saya sama PDIP setuju GBHN dihidupkan kembali
Namun, Sekjen PKB ini mengatakan, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait soal itu dalam koalisi pengusung Jokowi dalam pilpres 2019. Karenanya belum diketahui terkait sikap parpol lainnya dalam koalisi terkait wacana untuk menghidupkan GBHN.
Ketua Fraksi MPR Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa, partainya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju untuk menghidupkan kembali GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). GBHN sendiri telah ditiadakan setelah amandemen UUD 1945, seiring dengan berkurangnya fungsi dan kewenangan MPR.
"Kalau saya setuju. Saya sama pdip setuju," ujar Karding, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (7/8).
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Mengapa PNM bekerjasama dengan World Bank dan Kementerian PUPR? Semua kami lakukan untuk, lagi-lagi, mensejahterakan nasabah kami dengan cara yang berkelanjutan. Tidak hanya dalam modal finansial dan sosial, dukungan infrastruktur seperti ini juga pelan-pelan kami dorong. Teman-teman dari World Bank di sini juga bukan untuk semata-mata memberikan validasi internasional, tetapi menselaraskan kembali aksi PNM agar sesuai dengan agenda keberlanjutan nasional dan internasional," ungkap Direktur Operasional PNM Sunar Basuki.
-
Mengapa PPP mengajukan gugatan ke MK? PPP mengajukan gugatan ke MK setelah proses penghitungan suara selesai dan PPP tidak lewat dari Ambang Batas Parlemen 4 persen. Hasil suara PPP hanya 3,87 persen, dan mereka merasa kehilangan suara di 18 propinsi yang mencapai 600.000 suara.
-
Apa saja yang diterima PNS Depok selain THR? Selain menerima THR, ASN juga mendapatkan THR Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 100 persen dari TPP yang di dapat pada bulan Maret. “Sementara bagi non ASN atau Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT) mendapatkan satu bulan penghasilan untuk THR di masing-masing perangkat daerah,” pungkasnya.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
Namun, Sekjen PKB ini mengatakan, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait soal itu dalam koalisi pengusung Jokowi dalam pilpres 2019. Karenanya belum diketahui terkait sikap parpol lainnya dalam koalisi terkait wacana untuk menghidupkan GBHN.
"Baru dua itu (PKB dan PDIP). Karena belum dibahas," ucapnya.
Ditemui di lokasi yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak banyak memberikan jawabannya terkait wacana untuk menghidupkan kembali GBHN. Dia hanya mengatakan, pihaknya hanya ingin memperkuat MPR.
Pihaknya sendiri menilai GBHN yang berisi arah pembangunan jangka panjang bagi Indonesia sendiri penting. Sebab, dianggap dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan.
"Intinya kita ingin memperkuat MPR lah," sebut Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menilai bahwa, arah dan perspektif jangka panjang dalam suatu negara memang diharuskan. Meskipun, lewat dihidupkan kembali GBHN atau tidak.
"Bukan GBHNnya. Substansinya. Harus ada perencanaan pembangunan yang berkesinambungan. Dan itu gerakan perubahan," kata Johnny.
Reporter: Yunizafira Putri
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemerintah Jokowi berencana kembali hidupkan GBHN, ini sebabnya
MPR-DPD sepakat bentuk panitia ad hoc GBHN dan TAP MPR
Pemilu kian dekat, usulan menghidupkan kembali GBHN tinggal wacana
Bamsoet imbau MPR serius bahas GBHN
Usai dilantik, Basarah inginkan MPR susun GBHN
Disindir Megawati, Ketua MPR akan coba hidupkan lagi GBHN