Ketua KPU: InsyaAllah Pilkada 27 November 2024 Hari Libur
KPU tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penetapan hari libur pada Rabu, 27 November 2024 yang menjadi hari pencoblosan Pilkada Serentak.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengaku tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penetapan hari libur pada Rabu, 27 November 2024 yang menjadi hari pencoblosan Pilkada Serentak.
“Ya yang pasti kita akan berkoordinasi untuk 27 November menjadi hari yang diliburkan untuk pelaksanaan pilkada, sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya, termasuk ketika pemilu nasional kemarin,” tutur Afif di Malang, Jawa Timur, Sabtu (9/11).
- KPU Masih Tunggu Keputusan Pemerintah Terkait Libur Nasional Hari Pencoblosan Pilkada 2024
- Tahapan Pilkada Serentak 2024 Sudah Dimulai, Lengkap dari KPU
- KPUD Resmi Luncurkan Tahapan Pilgub Jakarta 2024
- KPU Mulai Tahapan Pilgub DKI Jakarta 2024, Simak Jadwal Kampanye hingga Pemungutan Suara Berikut Ini
Menurutnya, momen pemilihan kepala daerah kali ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sebab itu, peristiwanya nanti memiliki kesamaan dengan Pemilu pada 14 Februari 2024 lalu.
“Tadi kita juga sudah koordinasi, surat akan segera kita kirim kan. Jadi Intinya Insyaallah 27 November nanti seperti pilkada sebelumnya kami jadi hari yang diliburkan untuk kita bisa melaksanakan gelaran Pilkada Serentak,” jelas dia.
Persiapan Pilkada
Afif juga memastikan pengurusan logistik untuk Pilkada Serentak 2024 telah rampung hingga 99 persen. Hal itu mencakup pengiriman surat suara, bilik, tinta, dan lainnya.
“Secara umum sudah di atas 99 persen, hanya beberapa titik saja yang soal surat suara. Karena kan cetakannya belum seluruhnya, tapi sebagian besar sudah semua. Kalau untuk kotak, kemudian tinta segala macam sudah 100 persen semua,” tutur Afif.
“Jadi Insyaallah di hitungan hari H akan beres semua,” sambungnya.
Menurut Afif, tentu targetnya pada hari H pencoblosan Pilkada Serentak seluruh logistik telah sampai ke lokasi masing-masing. Sejumlah proses pun mesti dilalui, mulai dari pengepakan hingga pembagian di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang seluruhnya telah disimulasikan.
“Makanya daerah-daerah terjauh, terluar, yang butuh energi dan usaha lebih karena jarak dan seterusnya, itu kita prioritaskan untuk misalnya dicetak lebih awal, sehingga kemarin ada daerah yang katakanlah, Papua Tengah, itu sudah 100 persen dicetak, kemudian ada calon wakilnya yang meninggal sehingga ada perbaruan surat suara, padahal itu kita dulukan karena daerahnya jauh,” jelas dia.
Adapun secara rinci, distribusi bilik TPS dengan jumlah kebutuhan sekitar 1 juta lebih telah rampung 100 persen, proses penerimaan sudah 100 persen, kabel tis sekitar dari 5 juta lebih sudah 100 persen, pengadaan dan pengiriman tinta sudah 100 persen, pengadaan dan pengiriman kotak TPS sudah 100 persen, pengadaan segel sudah 100 persen dengan pengiriman di 99,8 persen.
Kemudian produksi surat suara gubernur dan wakil gubernur sudah 100 persen dengan pengiriman dan penerimaan di 97 persen; pengadaan surat suara bupati, walikota, dan wakil bupati walikota sudah 99,19 persen dengan pengiriman di 99 persen, daftar pasangan calon sudah 92 persen dengan pengiriman 77 persen.
“Ini yang pokok-pokok di atas sudah semua. Kemudian alat bantu tuna netra misalnya, itu sudah 97 persen pengiriman sudah 70 persen. Sampul dan seterusnya itu sudah 100 persen, formulir-formulir juga sudah demikian di atas 90 persen. Jadi secara keseluruhan semua produksi itu sudah 98,63 persen dan pengirimannya sudah 84 persen, ini untuk yang produksi tahap kedua ya,” Afif menandaskan.
Usulan Pemerintah
Pemerintah mengaku tengah mengkaji 27 November 2024 menjadi tanggal merah atau hari libur. Hal itu mengingat, pada tanggal tersebut hampir di seluruh provinsi se-Indonesia melaksanakan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.
"Iya, rencananya begitu (jadi hari libur). Saya berencana memang dalam hari-hari dekat ini akan berkoordinasi dengan teman-teman KPU dan Pak Mendagri," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat ditemui di kawasan Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Dia menjelaskan, pemerintah akan mempertimbangkan rencana terkait. Mengingat hal itu baru pertama kali sepanjang sejarah.
"Nanti kita lihat, karena kan memang Mohon maaf ini juga baru pertama kali Pilkada serentak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Doakan aja semua lancar," harap Prasetyo.