Kinerja DPD rendah di survei, OSO bilang 'tergantung yang bayar'
Charta Politika merilis hasil survei kinerja DPR, MPR, dan DPD. Dalam survei tersebut, DPD dianggap belum menjalankan tugasnya dengan baik dibandingkan dengan DPR atau MPR.
Charta Politika merilis hasil survei kinerja DPR, MPR, dan DPD. Dalam survei tersebut, DPD dianggap belum menjalankan tugasnya dengan baik dibandingkan dengan DPR atau MPR.
Hal itu langsung ditanggapi santai oleh Ketua DPD, Oesman Sapta Odang (OSO). Dia malah menyindir Anggota DPR yang marak terjerat kasus korupsi dan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Siapa yang menyampaikan paparan tentang upaya OJK dalam penguatan governansi dan integritas di Sektor Jasa Keuangan? “Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Siapa Aipda Purnomo? Purnomo tercatat sebagai anggota kepolisian Polres Lamongan.
-
Kapan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan? Survei tersebut melibatkan 810 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error sekitar 3,5 persen.
-
Siapa Suparna Sastra Diredja? Sosok ini bergerak masif di bawah tanah untuk mengajak rakyat melawan penjajah. Suparna Sastra Diredja menjadi sosok heroik yang membela rakyat Indonesia hingga akhir hayat.
"Saya kira tergantung siapa yang bayar survei, tapi kinerja DPR lebih hati-hati ya kedua, seperti Bamsoet (Ketua DPR) ini kan dia pernah di Komisi III jadi prinsip dasar hukum dia mengerti. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang ketangkep KPK," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8).
Menurutnya, semakin baik penilaian DPR maka akan semakin besar tanggung jawabnya. Dia juga berharap hasil survei DPR, MPR dak DPD itu bukan sebuah rekayasa dan bisa terus dijadikan tolok ukur.
"Nah selalu besar ini bebannya akan berat sekali itu sebabnya saya katakan bagi polusi itu dengan DPD supaya apa? Supaya bebannya ringan tujuannya tercapai begitu. DPR dan mudah-mudahan hasil survei itu betul-betul menjadi ukuran yang tidak karena rekayasa karena kita juga tidak tahu ukuran kita seperti apa," ungkapnya.
DPD, kata OSO, juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerjanya selama ini. Tambahnya penilaian terbaik adalah penilaian yang berasal dari masyarakat langsung.
"Pasti, dengan adanya penilaian-penilaian begini kita juga kayaknya harus mengevaluasi, kalau saya serahkan kepada masyarakat," ucapnya.
"Apa nilai DPD sekarang di mata masyarakat, kalau umpanya nilainya positif itu artinya masyarakat yang menilai. Kalau negatif kita harus memperbaiki terus mengejar memperbaikinya," tandasnya.
Charta Politika melakukan survei terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Survei dilakukan terkait lembaga mana yang paling baik menjalankan fungsinya.
Manajer Riset Charta Politika, Muslim Tanja mengatakan, DPR merupakan lembaga dianggap masyarakat paling baik dalam menjalankan fungsinya di bawah pimpinan Ketua DPR Bambang Soesatyo.
"DPR lebih unggul atau dianggap oleh masyarakat lebih baik menjalankan fungsinya dibanding MPR dan DPD," kata Muslimin di Penang Bistro, Jakarta Selatan, Selasa (28/8).
Baca juga:
Survei Charta Politika: DPR lebih baik menjalankan fungsinya dibanding MPR dan DPD
Banyak anggota naik haji, sidang tahunan MPR, DPR dan DPD sepi
Sidang tahunan, Kompleks Parlemen dihiasi ornamen kain daerah
KPK bakal verifikasi kekayaan bacaleg DPD dari Papua senilai Rp 20 T
Ini kata Wiranto soal MK layangkan surat keberatan ke OSO
Ketua DPD Oesman Sapta bersedia minta maaf pada Mahkamah Konstitusi
Balas surat somasi MK, DPD tegaskan OSO tak bermaksud rendahkan MK