Komisi VII DPR Bakal Undang Lagi Dirut Krakatau Steel setelah Sempat Diusir
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya akan mengagendakan rapat dengan Dirut Krakatau Steel sebab rapat kemarin belum mengambil kesimpulan. Ada isu yang belum terjawab.
Komisi VII akan mengagendakan kembali rapat dengan Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim. Setelah dalam rapat kemarin (14/2), Silmy diusir ketika rapat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya akan mengagendakan rapat dengan Dirut Krakatau Steel sebab rapat kemarin belum mengambil kesimpulan. Ada isu yang belum terjawab.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang memimpin Pertamina dalam RDP bersama Komisi VII DPR? Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati bersama jajaran Direktur Utama Sub Holding mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara Komisi VII, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/11).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
"Karena rapatnya itu kemarin belum berakhir dengan sebuah kesimpulan tentu kita akan mengagendakan kembali rapat tersebut karena ada beberapa isu terutama mengenai isu impor baja, ada isu produktivitas industri baja di dalam negeri yang masih belum terjawab," ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2).
Rapat dengan Dirut Krakatau Steel akan menjadi prioritas Komisi VII di masa sidang mendatang.
Eddy menyesalkan sikap Dirut Krakatau Steel dalam rapat kemarin. Seharusnya Silmy mengikuti irama, etika dan tata tertib yang telah ditentukan oleh DPR.
"Kami sesalkan sesungguhnya komunikasi lalu lintas komunikasi di DPR itu terutama di persidangan di komisi komisi itu sudah diatur melalui pimpinan. Jadi sebaiknya kita selalu mengikuti irama etika dan tata tertib tersebut agar lalu lintasannya bisa lancar untuk menghindari adanya kesalahan komunikasi di masa mendatang," ujar Sekjen PAN ini.
Eddy menilai peristiwa pengusiran tidak akan terjadi bila Silmy mengikuti tata tertib komunikasi dalam rapat di DPR. Seharusnya, Silmy meminta izin pimpinan rapat dahulu jika ingin bicara.
"Memang dalam hal ini dirut Krakatau Steel terlihat memberikan tanggapan tanpa adanya izin dari pimpinan rapat sehingga akhirnya pimpinan rapat memutuskan bahwa ada pelanggaran dari tata krama, tata tertib, dan etika yang ada di DPR di dalam persidangan," katanya.
Diberitakan, Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), Silmy Karim diusir dari ruang rapat Komisi VII DPR RI. Kejadian ini dipicu perdebatan antara Silmy dengan peserta rapat yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi.
Awal mulanya, Komisi VII memiliki agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim terkait beberapa hal. Di antaranya, perkembangan smelter di Kalimantan Selatan, blast furnace yang mangkrak, penjelasan terkait impor baja, dan lain-lain.
Dalam paparannya, Silmy menjelaskan bahwa penghentian operasional blash furnace tersebut karena alasan rugi. Namun, hal itu dikritik oleh Bambang, sebab dinilai tak sejalan dengan upaya memperkuat produksi dalam negeri.
"Ini bagaimana pabrik blast furnace ini dihentikan, tapi mau memperkuat produksi dalam negeri? Ini jangan maling teriak maling. Jangan kita ikut bermain, tapi pura-pura gak ikut bermain," kata Bambang, Senin (14/2).
"Maksudnya maling bagaimana?" tanya Silmy seketika menimpali.
Bambang kembali mempertegas pertanyaannya mengenai upaya perusahaan pelat merah itu untuk ambil andil memperkuat industri baja nasional melalui pabrik blast furnace. Silmy pun berusaha menjelaskan.
Namun, respons Silmy itu dinilai oleh Komisi VII tidak sesuai dengan teknis persidangan lantaran berbicara sebelum dipersilakan. Bambang-pun geram.
"Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda enggak pernah menghargai Komisi VII. Kalau sekiranya enggak bisa ngomong di sini, Anda keluar!" kata Bambang.
"Baik, kalau memang harus keluar. Kita keluar," jawab Silmy.