Konsultasi ke KPK, panitia Munaslub pertimbangkan cabut mahar Rp 1 M
"Kita mau pemimpin yang bersih, tidak ada beban yang berani menghadapi tekad melawan korupsi," ujarnya
Panitia Munslub Partai Golkar akan menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sore ini. Mereka akan konsultasi dengan pimpinan KPK terkait mahar Rp 1 miliar sebagai syarat wajib calon ketua umum Partai Golkar.
"Surat sudah kita kirim, tapi setelah pertemuan ini segera saya akan ke KPK. Segera, sekarang ini. Supaya lebih cepat, lebih baik. Itu menjadi sesuatu yang harus kita taati," ujar Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar, Lawrence Siburian di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (3/5).
Menurut Lawrence, Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Fadel Muhammad telah melakukan komunikasi informal dengan KPK. Hal tersebut berkaitan dengan koordinasi dengan ketua KPK terkait kerjasama pencegahan adanya money politic.
"Dengan ketua KPK dan kita sudah minta waktu langsung untuk bertemu dan berkonsultasi," tuturnya.
Lawrence mengaku, adanya money politic merupakan hal yang merusak dalam Partai Golkar. Menurutnya hal tersebut akan membuat iklim demokrasi tak sehat.
"Itu juga membuat pemimpin menjadi ada beban. Kita mau pemimpin yang bersih, tidak ada beban yang berani menghadapi tekad melawan korupsi dan berani bertindak tegas terhadap setiap orang yang melakukan tindak korupsi di partainya," tuturnya.
Jika KPK menganggap mahar Rp 1 miliar bagi caketum Golkar tergolong gratifikasi atau money politic, Panitia Munaslub Golkar mempertimbangkan untuk menghapus persyaratan tersebut.
"Itu kita ikutin. Iya apa yang nanti KPK sampaikan ke kami, akan kami ikutin. Karena kita taat aturan. Kita ada aturan internal partai dan negara," kata Lawrence.
Dia tak mau ambil pusing jika syarat setor Rp 1 miliar tersebut dicabut dapat berdampak bagi minimnya keuangan penyelenggaraan Munaslub. Dengan begitu, tanggung jawab penyelenggaraan Munaslub sepenuhnya ada pada panitia.
"Itu urusan panitia. Gawe ini kan gawenya panitia, ya panitia yang cari sumbangan ke sana kemari. Mereka sebagai calon ya maju tanpa ada beban, tanpa harus ada kewajiban (bayar mahar)," tandasnya.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
-
Bagaimana seharusnya kegiatan kepemudaan Partai Golkar dilakukan? Ilham menambahkan, acara diskusi merupakan jiwa kader Golkar di semua tingkatan. Ia mengapresiasi kegiatan diskusi yang digelar oleh para pemuda Partai Golkar. Namun, Ilham mengingatkan, setiap kegiatan kepemudaan Partai Golkar seharusnya diketahui dan mendapatkan izin dari pengurus DPP Partai Golkar.
Baca juga:
JK tak masalah syarat 'tidak tercela' caketum Golkar dihapus
Komite pemilihan Munaslub Golkar sebut mahar Rp 1 miliar wajib
KPK sebut mahar Rp 1 M caketum Golkar sebagai politik uang
Ini tolak ukur syarat tidak tercela sebagai calon ketua umum Golkar
Tersangkut etik, Akom dan Tommy terancam gagal jadi caketum Golkar