KPK setuju negara tambah anggaran dana bantuan untuk Parpol
KPK setuju negara tambah anggaran dana bantuan untuk Parpol. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai positif atas penambahan anggaran dana bantuan untuk Partai Politik (Parpol). KPK juga sudah melakukan pengkajian mengenai hal itu.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai positif atas penambahan anggaran dana bantuan untuk Partai Politik (Parpol). KPK juga sudah melakukan pengkajian mengenai hal itu.
"Kita sudah menyampaikan di depan BPK (Badan Pengawasan Keuangan) dan itu sudah selayaknya menerima tambahan," ujar Agus saat menerima Menko Polhukam Wiranto melapor LHKPN di gedung KPK, Jumat (7/10).
Menurut Agus, hampir seluruh negara memang mensubsidi anggaran bagi Parpol, hanya India dan sebagian kecil negara yang sama sekali tidak mengalokasikan anggaran khusus bagi Parpol.
Kendati melakukan kajian, Agus mengatakan hal itu tidak dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam menentukan anggaran yang pantas bagi kenaikan dana Parpol.
"Kita enggak merekomendasikan. Biar pemerintah yang mengkaji menentukan," kata Agus.
Agus sendiri mengaku belum mengetahui perhitungan anggaran yang dari kajian KPK terhadap dana bantuan Parpol.
Seperti diketahui, pada rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Kemendagri, Senin (3/10) disimpulkan bahwa usulan besaran kenaikan dana bantuan Parpol mencapai 50 kali lipat. Padahal dana Parpol saat ini mencapai Rp 13 miliar.
Baca juga:
KPK masih rahasiakan hasil kajian soal kenaikan dana bantuan parpol
Pemerintah janji naikkan dana parpol & gaji kepala daerah serta DPRD
Istana: Usulan dana Parpol naik 50 kali lipat mengejutkan publik
Di hadapan Ketua KPK dan Setnov, Puan bahas tantangan dana parpol
Cari politisi bersih, PAN ingin partai dibiayai negara
-
Kenapa Hanan diperiksa KPK? Dirinya pun dicecar penemuan sejumlah uang pada saat penyidik KPK menggeledah rumah CEO PT Mulia Knitting Factory itu. "Pada saksi, tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain kaitan temuan sejumlah uang saat dilakukan penggeledahan di rumah kediamannya," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.