KPU Evaluasi Angka Partisipasi Pemilih Menurun di Pilgub Jakarta 2024
Menurut KPU ada kemungkinan penurunan partisipasi pemilih ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres).
Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengakui, berdasarkan evaluasi pemungutan suara yang berlangsung 27 November 2024, terlihat di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) tidak terlalu padat.
Menurut dia, ada kemungkinan penurunan partisipasi pemilih ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres).
- Jadi Penentu Kemenangan Pilkada Jakarta, Kemana Arah Dukungan Anies?
- KPU Bakal Undang Ketum Partai, Ganjar dan Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Pemenang Pilpres
- KPU Mulai Tahapan Pilgub DKI Jakarta 2024, Simak Jadwal Kampanye hingga Pemungutan Suara Berikut Ini
- Evaluasi Debat Perdana Pilpres, KPU Pastikan Format Tidak Mengalami Perubahan
“Memang menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS agak renggang ya, tapi kami belum tahu angka pastinya, berapa tingkat partisipasi, tapi untuk pilkada memang cendrung biasanya lebih rendah dari Pilpres,” kata Wahyu saat jumpa pers di Kantor KPU Jakarta, Kamis (28/11).
Dia menjelaskan, tingkat partisipasi di Pilkada 2007 sekitar 65 persen, di tahun 2012 yakni 65 persen. Kemudian di tahun 2017 meningkat hingga lebih 70 persen.
Dia memastikan, saat ini KPU Jakarta kami sedang melakukan rekap suara guna mengetahui jumlah pasti dari partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta 2024. Jika hasilnya menurun, maka akan menjadi catatan dan evaluasi di Pilgub Jakarta berikutnya.
“Tentu kami akan melakukan evaluasi, kalau memang ada penurunan tingkat partisipasi. Apakah memang disebabkan karena program-program kami yang kurang baik di masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu ya, karena saya berkoordinasi dengan beberapa teman di provinsi yang lain, di provinsi yang lain juga mengalami partisipasi yang tidak terlalu bagus,” terangnya.
Tidak Ada Laporan Masuk Soal PSU dan PSL
Wahyu mengatakan, tidak ada laporan dari anggotanya soal Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL).
Diketahui, masyarakat telah melaksanakan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 27 November 2024.
"Sampai tadi malam laporan untuk PSU, PSL itu tidak ada. Nah kami sedang menunggu dari Bawaslu apakah ada rekomendasi," kata Wahyu.
"Nah ini kami sedang menunggu, mudah-mudahan sih tidak ada ya. Karena relatif berjalan lancar sampai tadi malam," sambungnya.
Wahyu menegaskan, hingga sampai sore hari ini belum adanya informasi apakah adanya pelaksanaan PSU dan PSL di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Evaluasi ya, sampai hari ini, sampai detik ini, kami belum dapat informasi ya dari jajaran kami di bawah, apakah ada PSU, PSL, atau yang lainnya," tegasnya.
Karena, pihaknya juga masih menunggu informasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait hal tersebut.
"Karena kami juga nanti menunggu informasi dari Bawaslu ya, apakah ada rekomendasi dari Bawaslu atau tidak. Secara garis besar, berjalan secara kondusif, dan walaupun ada laporan, pasti kami akan segera menindaklanjuti," pungkasnya.
Partisipasi Hanya 58 Persen
Lembaga survei Charta Politika menyebut terjadi penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024. Charta Politika mencatat partisipasi pemilih Pilkada Jakarta 2024 sebesar 58 persen, sedangkan Pilkada DKI 2017 sebesar 72 persen.
"Tingkat partisipasi yang menurun di DKI Jakarta. Di mana kemarin itu di tahun 2017 ada sekitar 72% orang memilih. Ada peningkatanlah pada saat itu, tapi pertarungan hari ini itu menurun di 58,14%," kata peneliti Charta Politika Dadang Nurjaman, di Jakarta Selatan, Rabu 27 November 2024.
Dadang memperkirakan, turunnya partisipasi warga lantaran sempat ada isu untuk tidak menciblos ataupun mencoblos semua paslon.
"Bisa jadi karena isu-isu beberapa yang muncul seperti mencoblos, tidak mencoblos, atau kemudian mencoblos semua, dan daripada datang kemudian mencoblos semua mungkin saja orang itu lebih pada tidak datang ke TPS," kata dia.
Menurut Dadang, penurunan tersebut juga bisa terjadi lantaran Parpol tidak memberi dukungan ke Anies Baswedan dan membuat pendukung Anies menjadi Golput.
"Mungkin saja dipengaruhi oleh faktor dukungan partai yang tidak ke salah satu tokoh misalnya seperti itu, kayak Anies, misalnya karena faktor itu. Anak abah nih nggak ikut semua gitu kan. Kan bisa jadi seperti itu," pungkasnya.