KPU temukan bakal caleg mantan Napi korupsi di NTB dan Sumut
KPU telah mendapatkan informasi di beberapa wilayah terdapat bakal caleg yang memiliki rekam jejak sebagai mantan narapidana korupsi. KPU berusaha mendapatkan salinan putusan hukum para mantan narapidana korupsi. Sehingga pihaknya dapat bertindak adil berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mulai memverifikasi dan mengumpulkan data serta informasi bakal calon anggota legislatif yang didaftarkan partai politik. Termasuk menyisir rekam jejak caleg mantan narapidana korupsi yang didaftarkan.
KPU telah mendapatkan informasi di beberapa wilayah terdapat bakal caleg yang memiliki rekam jejak sebagai mantan narapidana korupsi.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Siapa yang dipecat tidak hormat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan Hasyim buntut dari kasus asusila yang dilaporkan salah satu anggota Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KBRI Den Haag, Belanda berinisial CAT. Dalam salinan putusan terungkap bahwa kelakukan Hasyim melecehkan CAT dengan bujuk rayu hingga terjadi hubungan badan.
"Kita masih mengumpulkan data karena di beberapa daerah ada informasi tentang itu (mantan napi korupsi), seperti di NTB, Sumatera Utara," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/7).
Dia telah memerintahkan untuk mendapatkan salinan putusan hukum para mantan narapidana korupsi. Sehingga pihaknya dapat bertindak adil berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
"Kita bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa salinan putusan itu sudah ada sehingga kita sudah dapat mengeksekusi dan memiliki dasar yang kokoh," papar dia.
Wahyu mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai adanya mantan narapidana korupsi mendaftar bacaleg untuk DPR RI. 'Untuk DPR, kita belum menemukan," jelas dia.
Diketahui, Partai Golkar mencalonkan dua kader yang merupakan mantan narapidana (napi) korupsi untuk sebagai calon legislatif. Dua mantan napi tersebut adalah TM Nurlif dan Iqbal Wibisono.
"TM Nurlib dan Iqbal Wibisono itu masuk di dalam daftar bacaleg dari Partai Golkar. Kalo Pak Iqbal di Jateng, kalo TM Nurlif di Aceh," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PKPU masih digugat di MA, Golkar daftarkan dua eks koruptor jadi caleg
Nyaleg DPR RI, Tommy Soeharto harus umumkan ke media pernah dipenjara
Golkar sebut tak daftarkan koruptor jadi Bacaleg
Rachmat Gobel, Hayono Isman, Nafa Urbach dan Manohara jadi caleg NasDem
KPK ingatkan KPU konsisten larang mantan koruptor jadi caleg
Syarat caleg Golkar Jabar, gaji dipotong hingga tak boleh kawin lagi