KPU Usulkan Rp8 Triliun untuk Kebutuhan Pemilu Tahun Anggaran 2022
Jumlah tersebut, kata Ilham merupakan total dari pagu anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 dengan usulan kekurangan anggaran KPU untuk 2022.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu untuk tahun anggaran 2022 yakni sebanyak Rp8,061 triliun. Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa, mengatakan usulan tersebut setelah dilakukan pencermatan dan efisiensi anggaran.
"Kebutuhan anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebelum pencermatan itu kami usulkan Rp13,295 triliun," kata dia dilansir Antara, Selasa (21/9).
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.
-
Apa yang diputuskan DKPP terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajarannya? Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan jajaran melanggar kode etik terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming sebagai cawapres.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kenapa Komisi III DPR menolak semua calon hakim agung yang diusulkan KY? Fraksi-fraksi di parlemen menyatakan ada kesalahan mekanisme seleksi karena KY meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat."Ada beberapa hal yang kami tangkap alasan penolakan semua calon hakim agung yang disampaikan oleh KY kepada DPR: ada isu calon hakim agung tidak memenuhi syarat tiga tahun sebagai hakim tinggi, ada juga isu bahwa calon hakim agung tidak memenuhi syarat 20 tahun sebagai hakim," ucap Anggota KY Sukma Violetta pada konferensi pers itu.
Kemudian, sesuai dengan hasil rapat kerja dan RDP pada16 September 2021, menurut dia KPU kembali melakukan pencermatan sekaligus efisiensi terhadap usulan tambahan anggaran penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 untuk tahun anggaran 2022.
Jumlah tersebut, kata Ilham merupakan total dari pagu anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 dengan usulan kekurangan anggaran KPU untuk 2022.
Pagu anggaran KPU sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas, menurut Ilham berjumlah sebesar Rp2,452 triliun. Kemudian usulan kekurangan anggaran untuk 2022 sebesar Rp5,608 triliun.
Usulan kekurangan anggaran itu pun juga sudah melewati pencermatan dan efisiensi yang semula, menurut dia jumlah yang diusulkan sebesar Rp10,842 triliun.
"Semoga apa yang kami sampaikan dapat disetujui, dapat dibantu untuk kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024," ucapnya.
Pada rapat tersebut Ilham juga menyampaikan anggaran yang telah direalisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 2021 ini.
"Realisasi anggaran KPU 2021 sampai per 17 September itu mencapai 69,17 persen, untuk operasional 72,28 persen, untuk belanja pegawai 76,65 persen dan kantor 58,06 persen, untuk non operasional sebesar 45,74 persen," ujarnya.
Baca juga:
Anggaran Pemilu 2024 Rp86 T, DPR Minta Sesuaikan dengan Kestabilan Ekonomi
Keserentakan Pemilu Demi Efisiensi Anggaran, Tetapi Kenyataannya Bikin Bengkak
Anggaran Pemilu Bengkak Gara-Gara Honor Sampai Kantor, Komisi II Minta KPU Berhemat
KPU Pusat Minta Anggota Masa Jabatan Habis saat Tahapan Pemilu 2024 Bisa Diperpanjang
Komisi II DPR Minta KPU Efisiensi Anggaran Pemilu 2024