Kritik DPR tak kompaknya pemerintah soal isu 5.000 senjata ilegal
Isu pembelian 5.000 senjata ilegal yang dilontarkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menimbulkan polemik di kalangan pemerintah. Penjelasan yang disampaikan para menteri berbeda-beda. DPR pun mengkritik pemerintah dan ingin meminta penjelasan dengan mengundang semua pihak yang terlibat.
Isu pembelian 5.000 senjata ilegal yang dilontarkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menimbulkan polemik di kalangan pemerintah. Penjelasan yang disampaikan para menteri berbeda-beda. DPR pun mengkritik pemerintah dan ingin meminta penjelasan dengan mengundang semua pihak yang terlibat.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengusulkan dua cara untuk menyelesaikan polemik tersebut. Pertama, Presiden Joko Widodo memanggil pihak terkait seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga Kepala BIN Budi Gunawan.
"Seharusnya pihak yang terkait mungkin presiden seharusnya panggil semua, baik itu Panglima TNI, Kapolri, Menko Polhukam, Menhan, dan mungkin juga KaBIN kemudian secara satu suara informasi itu selesai," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).
Kedua, dari sisi DPR menggelar rapat koordinasi antara Komisi I dan Komisi III. Apalagi lembaga yang berwenang memesan dan menggunakan senjata api merupakan mitra kerja Komisi I dan Komisi III. Fadli mengusulkan rapat koordinasi digelar usai HUT TNI pada 5 Oktober mendatang.
"Mungkin Komisi terkait bisa saja nanti kita membuat semacam rapat koordinasi rapat gabungan Komisi I dan Komisi III," terangnya.
"Nanti kita diskusikan dulu dengan pimpinan Komisi I dan Komisi III kira-kira seperti apa atau rapat koordinasi saja karena ini menyangkut juga hal yang sangat sensitif terutama persoalan senjata," sambung Fadli.
Fadli menilai perbedaan informasi antara Gatot, Wiranto, Ryamizard hingga Tito menunjukkan lemahnya koordinasi di level pemerintahan. "Informasi yang simpang siur menunjukkan tidak adanya koordinasi di level pemerintahan termasuk bagaimana menyelesaikan persoalan ini," tegas Fadli.
Sementara itu Komisi I DPR berencana memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk dimintai penjelasan, termasuk Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. "Karena itu kami akan rapat Menhan dan Panglima rencananya besok tapi ternyata beliau gladi bersih, untuk tanggal 5 Oktober sehingga minta panggilan ulang," kata ketua Komisi I DPR Abdul Kharis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/10).
Sementara Komisi III DPR berencana mengundang Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang kemungkinan akan digelar pekan ini. Anggota Komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang mengatakan awalnya RDP Komisi III dijadwalkan hari ini. Namun karena Tito sibuk maka rapat ditunda.
"Mestinya kan hari ini kami RDP dengan Kapolri, tapi beliau punya kesibukan yang sangat urgent dan tidak bisa dihindarkan untuk itu kita tunda. Mungkin dalam minggu ini akan kita laksanakan," kata Junimart di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).
Pengiriman 280 pucuk senjata dan sekira 6.000 butir peluru milik Brimob yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Banten. Junimart meminta lembaga-lembaga terkait untuk duduk bersama dan berkomunikasi atas tertahannya ratusan pucuk senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) yang diimpor dari Bulgaria.
"Jangan sampai menimbulkan kekisruhan komunikasi jadi termasuk BIN, BAIS, Polri dan kementerian terkait duduk bersama dong. Selesaikan itu secara baik dan cerdas sampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jangan jadi isu kisruh politik," tegasnya.
Baca juga:
Fraksi PKS usul Komisi I dan III DPR rapat bersama bahas senpi ilegal
Komisi I akan panggil Menhan dan Panglima TNI soal isu pembelian 5.000 senjata api
Undang Kapolri, Komisi III DPR akan tanyakan soal senpi ilegal
Ryamizard: Pembelian senjata harus ada izin dari Menteri Pertahanan
Jokowi: Saya panglima tertinggi angkatan darat, laut dan udara
Tamparan keras Presiden Jokowi untuk Panglima TNI
-
Bagaimana Komisi XI DPR mendorong pencegahan pinjol ilegal? Selain masyarakat, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan OJK untuk menindak pinjol ilegal yang marak di tengah masyarakat. Maka dari itu, jumlah pengaduannya terus meningkat. Hingga 28 Maret 2024, OJK mencatat pengaduan terkait pinjol ilegal mencapai 4.985 aduan. Dimana, OJK juga telah memblokir 311 pinjol ilegal sejak awal tahun ini. "Karenanya, kami terus mendorong upaya penindakan ini untuk menciptakan industri pinjol yang aman dan produktif.
-
Kapan Komisi XI DPR mengingatkan masyarakat dan OJK soal pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif.
-
Apa yang sering dilakukan oleh para penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk? Saksi kasus dugaan korupsi timah, Agung Pratama mengungkapkan penambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk kerap kembali meski sudah ditertibkan oleh PT Timah maupun aparat penegak hukum (APH)."Pada hari penertiban itu, mereka keluar. Setelah itu kadang beberapa minggu atau beberapa hari masuk lagi," ujar Agung selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2020-2021 dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/9).
-
Apa saja yang dipuji DPR tentang kinerja Ditjen Imigrasi? “Selaku mitra kerja Kemenkumham sekaligus Ditjen Imigrasi, saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Imigrasi ke-74. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengapresiasi berbagai pencapaian dari Ditjen Imigrasi yang sangat inovatif,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Jumat (26/1).
-
Bagaimana cara Kemendag mengatasi maraknya peredaran barang impor ilegal? "Merespons maraknya peredaran barang dilarang, importasi sesuai ketentuan Permendag 40 tahun 2022 dan seterusnya, saya memimpin langsung pemusnahan sebanyak Rp 174,81 miliar barang-barang yang kita anggap ilegal. Termasuk pakaian bekas dan minuman-minuman yang tak berizin," kata Mendag.
-
Kenapa PSU DPD RI Sumbar dilakukan? Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) umumkan hasil Pemunguntan Suara Ulang (PSU) DPD RI daerah pemilihan Sumbar.