Kubu Jokowi ajukan opsi wakil DPD jadi ketua MPR
Menurut Akbar, usulan itu menjadi jalan tengah dari pertikaian politik di parlemen.
Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Akbar Faizal mengaku optimis usulan paket yang diajukan koalisi Indonesia Hebat bakal diterima kubu Prabowo Subianto. Bagi dia, usulan tersebut merupakan jalan tengah dari pertikaian politik yang berlangsung saat pemilihan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam usulan tersebut, Akbar mengungkapkan akan mengusung calon dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk duduk di kursi ketua. Sedang perwakilan parpol menempati sempat jabatan wakil yang tersedia.
"Saya tidak bisa membayangkan ada penolakan terhadap paket yang diajukan oleh KIB ini, karena ini juga bisa menjadi starting point bagi kita semuanya untuk memberikan penguatan kepada DPD yang selama ini, jujur memang berada di persimpangan," ungkap Akbar di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (7/10) dinihari.
Meski begitu, Akbar mengaku masih ada suara-suara sumbang untuk menyingkirkan kubu Jokowi dari kursi pimpinan parlemen, yakni tetap mengusung nama-nama yang berasal dari Koalisi Merah Putih. Namun dia tetap berharap, hal itu tidak terjadi.
"Makanya saya katakan tadi, ketiga kalinya, saya tidak pernah membayangkan, jalan tengah ini. Untuk pimpinan MPR ditolak berarti semakin menguatkan ada apa-apa di balik itu semua. Sungguh-sungguh saya berharap itu tidak terjadi," tutupnya.
Baca juga:
Buktikan loyalitas, PKS akan ikuti seluruh keputusan KMP
PDIP ogah ngemis-ngemis jabatan komisi di DPR
Incar posisi pimpinan MPR, DPD usul komposisi 2-2-1
Oesman Sapta terpilih sebagai calon pimpinan MPR wakili DPD
Oesman Sapta terpilih sebagai calon pimpinan MPR dari DPD
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana cara PPP untuk memenangkan gugatan di MK? PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK. Karena jika berharap pada pertolongan Arsul, maka PPP akan kecewa nantinya.