Mantan Pimpinan Pansus RUU Desa: Tak Ada Parpol yang Menolak Dana Desa
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut Fraksi PDIP satu-satunya yang menolak adanya Dana Desa saat Pembahasan RUU tentang Desa di DPR 2014 lalu. Namun, pernyataan itu dibantah oleh mantan Wakil Ketua Pansus RUU tentang Desa, Khatibul Iman Wiranu.
Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut Fraksi PDIP satu-satunya yang menolak adanya Dana Desa saat Pembahasan RUU tentang Desa di DPR 2014 lalu. Namun, pernyataan itu dibantah oleh mantan Wakil Ketua Pansus RUU tentang Desa, Khatibul Iman Wiranu.
Khatibul Umam Wiranu, menuturkan, tidak ada penolakan adanya dana desa saat pembahasan di Pansus 2014 lalu.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
"Setahu saya sih dalam proses awal sampai akhir ya tentu ada yang tidak setuju satu pasal, setuju pasal lain. Menyangkut uang desa itu enggak ada yang menolak. Iya uang dana desa ini enggak ada yang menolak," kata Khatibul saat dihubungi merdeka.com, Kamis (21/2).
Khatibul tidak menampik bahwa memang pada saat pembahasan RUU ada dinamika yang terjadi. Terutama soal besaran dana desa yang akan diterapkan.
"Debat saja di dalam pembahas perdebatan argumentasinya apa gitu kan. Tapi enggak ada fraksi yang menolak soal dana desa," ungkapnya.
Dia menjelaskan, ada pihak yang menginginkan dana desa memiliki besaran yang pasti di undang-undang. Tambahnya, ada juga yang ingin dana desa hanya ditulis persentase dari APBN.
"Karena menganggu APBN kan kalau diangkakan pasti. Tapi akhirnya kan disepakati enggak pakai angka. Tergantung kemampuan pemerintah pusat," ungkapnya.
Meski begitu, Politikus Partai Demokrat ini tidak menegaskan apakah PDIP benar-benar menolak anggaran dana desa kala itu. Namun, dia meminta semua pihak untuk melihat hasil akhir dari Undang-Undang Desa.
"Iya ya kan sebenarnya kalau pembahasan itu kalau di dalam undang-undang itu kita harus lihat hasil akhirnya bukan perdebatannya," ucapnya.
Sebelumnya, Hidayat Nur Wahid menyayangkan ucapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengklaim dana desa ada karena capres petahana Joko Widodo (Jokowi).
Hidayat mengatakan, awal mula dana desa muncul berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditanda tangani Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Dana desa itu berdasarkan UU tentang Desa yang diteken Pak SBY tahun 2014 dan sudah dianggarakan oleh beliau tahun 2015. Itu artinya bahwa dana desa ini ada karena ada UU tentang Desa yang ada sejak zaman Pak SBY," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).
Menurut Politikus PKS ini, kala itu PDIPsebagai partai yang menaungi Tjahjo juga menolak adanya dana desa. Karena itu dia meminta Tjahjo meralat ucapannya.
"Uniknya justru pada masa itu, justru PDIP yang menolak dana desa. Jadi saya berharap besok Pak Mendagri mengkoreksi deh, seperti yang lain," ungkap Wakil Ketua MPR itu.
Baca juga:
BPN Prabowo: Dulu Justru PDIP yang Menolak Dana Desa
Presiden Minta Dana Desa Digunakan untuk Berdayakan Ekonomi Masyarakat
TKN Tegaskan Seruan Mendagri Dana Desa Berkat Jokowi Bukan Kampanye
Mendes PDTT: 85 Persen Masyarakat Puas dengan Program Dana Desa
Jokowi: Kalau Sangsi Jalan Desa 191.000 Km, Silakan Hitung Sendiri
Jokowi ke Perangkat Desa: Jangan Hanya Terima Anggaran, Saya Akan Lihat Hasilnya
Jawaban Mendes Eko Soal 191.000 Km Jalan Desa Dituding Setara 4,8 Kali Keliling Bumi