Menkum HAM tegaskan revisi UU KPK bukan usul pemerintah
"Mana kutahu soal itu," katanya saat ditanya keberadaan kop Presiden di draf revisi UU tersebut.
Dalam draf revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beredar diketahui menggunakan kop Presiden di bagian depannya.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan walaupun draf tersebut menggunakan kop Presiden, tetapi usulan revisi UU KPK bukan merupakan usulan pemerintah.
"Itu usulan DPR. Bukan usulan kami," kata Yasonna usai rapat di Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (13/10).
Dia kembali menegaskan bahwa pemerintah tak pernah mengusulkan revisi UU KPK. Sehingga, dia kembali menekankan revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR.
"Belum ada pemerintah yang mengusulkan. Mana kutahu soal itu (draft revisi UU KPK gunakan kop Presiden)," ujarnya.
Yasonna juga tak mau berkomentar lebih jauh tentang pasal per pasal dalam revisi UU KPK tersebut. Terutama Pasal 5 yang ingin mengatur masa berlaku KPK hanya berumur 12 tahun semenjak undang undang disahkan.
"Urusan itu biar DPR yang menyelesaikannya dulu," katanya sambil berlalu.
Baca juga:
Isi naskah akademik revisi UU KPK, kewenangan penuntutan dihilangkan
DPR & sejumlah menteri temui Jokowi, bahas revisi UU KPK
Ini isi naskah akademik revisi UU KPK soal penyadapan diperketat
Lemahkan pemberantasan korupsi, revisi UU KPK ditolak tokoh agama
Pembahasan revisi UU ditunda, Plt wakil ketua KPK irit bicara
PDIP ogah lobi Jokowi soal revisi UU KPK: Ini tentang hati nurani!
Romli Atmasasmita: Tidak ada niatan melemahkan apalagi menghapus KPK
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023