Mensesneg tegaskan tak ada persiapan hadapi interpelasi DPR

Rencana interpelasi ini membuat tensi politik antara pemerintah dan DPR semakin memanas.

Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR tengah menggalang tanda tangan agar bisa mengajukan interpelasi pada Presiden Joko Widodo terkait kenaikan BBM bersubsidi. Rencana interpelasi ini membuat tensi politik antara pemerintah dan DPR semakin memanas.

Menanggapi rencana DPR itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Jokowi tidak melakukan persiapan khusus untuk menghadapi wacana interpelasi DPR. "Hingga saat ini belum pernah ada pembicaraan itu (interpelasi DPR). Saya belum mendapatkan arahan dari Presiden mengenai hal itu," kata Pratikno di Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, seperti dilansir dari Antara, Senin (24/11).

Presiden, kata dia, juga belum pernah membuat pertemuan secara khusus dengan seluruh kementerian untuk membahas wacana interpelasi tersebut. "Mungkin dengan satu, dua kementerian sudah tapi tidak sampai mengumpulkan seluruh kementerian membicarakan hal itu," kata dia.

Menurut Pratikno, hingga saat ini Presiden Jokowi masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, yakni berkoordinasi dengan seluruh kementerian secara rutin dengan fokus percepatan program pemerintah. "Hari-hari selalu disibukkan dengan percepatan program pemerintah yang sudah dicanangkan," kata mantan Rektor UGM itu.

Hari ini, KMP sudah mulai meneken tanda tangan untuk menggalang interpelasi. Seperti diketahui, syarat menggunakan hak interpelasi yaitu mendapatkan minimal 25 tanda tangan anggota DPR dari lintas fraksi. Keputusan fraksi akan dibawa dan diputuskan dalam rapat paripurna.

Baca juga:
Jokowi: BBM naik puluhan kali, apa dulu pernah interpelasi?
Ini alasan Golkar, Gerindra, PAN dan PKS interpelasi Jokowi
Golkar dan Gerindra ragu semua kader dukung interpelasi Jokowi
KMP sepakat interpelasi Presiden Jokowi soal kenaikan BBM
Bamsoet: Hari ini KMP bahas redaksional interpelasi untuk Jokowi
Demokrat izinkan kader di DPR gunakan hak interpelasi ke Jokowi