Muktamar PKB Tandingan Ditunda Tunggu Arahan PBNU

PBNU secara teknis dan materi pihaknya sudah siap untuk pelaksanaan Muktamar.

Eks Sekjen PKB Lukman Edy memastikan, dirinya sudah sangat siap menggelar Muktamar PKB yang diklaim mendapat restu dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Diketahui, dalam pemberitaan sebelumnya Muktamar tersebut sedianya akan dilangsungkan pada Senin (2/9) besok.

"Sahabat-sahabat PKB kami sudah menghadap PBNU dan melaporkan serta menyerahkan dokumen penting untuk jadi bahan pertimbangan pelaksanaan Muktamar PKB yang sebenarnya," kata Lukman dalam keterangan resminya yang diterima lewat pesan singkat, Minggu (1/9).

Lukman menyatakan, kepada PBNU secara teknis dan materi pihaknya sudah siap untuk pelaksanaan Muktamar. Namun demikian, dirinya menunggu arahan dan petunjuk PBNU kapan jadwal pastinya diputuskan.

"Insyaallah dalam waktu dekat akan diputuskan oleh PBNU demikian Terus semangat untuk menyongsong perubahan PKB menuju kembali ke khittah 98," Lukman menandasi.

Sebagai informasi, Muktamar versi Lukman Eddy mendapat dukungan dari barisan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak sejalan dengan Muktamar yang diselenggarakan di Nusa Dua Convention Center, Bali pada 24-25 Agustus 2024. Mereka menyebut agenda tersebut tidak sah. Termasuk keputusan di dalam Muktamar tersebut, di mana, Mumaimin Iskandar (Cak Imin) kembali didapuk sebagai Ketua Umum PKB Periode 2024-2029.

"Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat dan wisatawan di seluruh Bali," ujar Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (25/8/2024).

Malik juga mengklaim, Muktamar PKB di Bali berlangsung secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi serta cacat organisatoris.

Sehingga, lanjut dia, pengumpulan surat dukungan DPC PKB kepada Muhaimin Iskandar sebagai mandat kembali menjadi Ketua Umum PKB disebut ada ancaman pemecatan struktural.

Malik pun menyerukan kepada mereka yang berpandangan sama dengannya untuk mempertimbangkan untuk menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada pekan depan dengan pertimbangan seruan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Mempertimbangkan keputusan tim panel dan seruan PBNU untuk tidak menyelenggarakan Muktamar di Bali, maka atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada 2-3 September 2024 di Jakarta," jelas dia.

Malik menyatakan, pihaknya sudah menunjuk Eks Sekjen PKB Lukman Edy untuk mempersiapkan pelaksanaan muktamar dan melengkapi susunan kepanitian, baik organizing comitte maupun steering committee.