NasDem tak pungut biaya buat calon kepala daerah yang maju pilkada
"Calon kepala daerah tidak dikenai pungutan biaya sepeser pun," kata Enggartiasto.
Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa dalam pagelaran pilkada serentak partainya sama sekali tidak menggunakan mahar politik. Tidak hanya itu, dia menyatakan bahwa para kepala daerah yang ingin maju dari NasDem tidak dipungut biaya sepeserpun.
"Kita membudayakan politik tanpa mahar. Calon kepala daerah tidak dikenai pungutan biaya sepeser pun," kata Enggartiasto dalam agenda Pembukaan Rakor Persiapan Pilkada 2015 di Aula DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/7).
Namun, bila ditemukan anggota NasDem melakukan pemungutan liar, kata dia, pihaknya akan segera melakukan pemecatan kepada orang tersebut dari keanggotaan partai.
Dia pun bercerita, bahwa sempat terjadi kasus seseorang menelepon meminta duit untuk maju di pilkada. Namun dia menegaskan, hal itu sama sekali tidak berlaku di NasDem.
"Ada penelpon gelap meminta transfer uang atas nama pilkada," kata Enggartiasto menjelaskan kepada awak media.
Atas kejadian tersebut, NasDem dalam penentuan calon memberlakukan politik tanpa mahar kepada kandidat. Agar partai politik menciptakan pemimpin yang bersih dari korupsi.
"Tidak adil parpol yang berprinsip antikorupsi tapi membebani kandidat secara finansial," kata dia.
Menurut dia, NasDem berkomitmen mendapatkan calon kepala daerah yang bersih dan mampu melakukan perubahan di daerah masing-masing. Dengan begitu, akan muncul sosok pemimpin yang peduli kondisi masyarakat.
Baca juga:
Pilkada serentak, NasDem siapkan calon kepala daerah yang bersih
Komisi II DPR tolak anggapan Bawaslu tak penting buat Pilkada
Banyak kepala daerah mundur jelang pilkada, Mendagri ngadu ke DPR
Mendagri hadiri rapat konsultasi pilkada serentak di DPR
Menteri Yasonna masih bingung PPP & Golkar yang berhak ikut pilkada
Usung antipolitik uang, Demokrat siap berkoalisi di Pilkada serentak
Partai Demokrat gelar seleksi calon kepala daerah
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Apa yang terjadi pada rombongan pesepeda di Jalan Jenderal Sudirman? Rombongan pesepeda ditabrak oleh pengendara motor trail merek Kawasaki KLX 150 dengan pelat nomor B 3700 PCY di jalur sepeda kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu (22/7) kemarin.