NasDem tolak dana parpol Rp 1 T, Gerindra dan PAN masih mengkaji
Dana parpol dinilai tak sesuai momentum dimana keuangan negara sedang tidak stabil
Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella menilai wacana Mendagri Tjahjo Kumolo yang ingin membiayai partai politik Rp 1 triliun dengan APBN tidak tepat. Sebab, kondisi keuangan negara yang kini sedang tidak stabil, sehingga pembiayaan parpol tak sesuai momentum.
"Ya begini, dalam kondisi keuangan seperti ini momentumnya tidak pas, saya juga tidak tahu Rp 1 T itu untuk satu tahun atau lima tahun, saya pikir belum pas ya buat saat ini," kata Rio Capella saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/3) malam.
Anggota Komisi III DPR ini mencontohkan harga beras dan gas elpiji yang mengalami kenaikan. Oleh karena itu, ia berharap agar Mendagri mempertimbangkan wacana itu untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Selain itu, dia meminta keseluruh Partai Politik untuk terlebih dahulu memperbaiki kinerjanya, apabila pendanaan partai politik sudah disepakati.
"Buktikan kinerjanya ke masyarakat, seperti di Jerman pemberian dana ke parpol dibuktikan oleh parpol dengan kinerjanya. Tanggung jawab partai politik itu mencerdaskan kehidupan bangsa," tegasnya.
Sementara, Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyebut partainya akan mengkaji terlebih dahulu wacana tersebut sebelum menentukan sikap apakah akan setuju atau menolak. Menurutnya, karena masih bersifat wacana, partainya belum mengkaji secara serius.
"Ini kan masih wacana, kami masih kaji, tapi catatan sampai hari ini kami belum mengkaji secara serius," katanya.
Sedangkan Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyebut dana partai politik secara teori dapat dibenarkan. Dia mencontohkan partai politik di Eropa yang dibiayai oleh negara. Namun, jika dilihat secara sosial dan kultural masyarakat tidak menerima partai politik didanai oleh negara.
"Integritas partai politik masih diragukan masyarakat, akuntabilitas partai juga masih diragukan," kata Viva.
Oleh karena itu, Viva menyebut partainya masih mengkaji wacana tersebut apakah setuju atau menolaknya.
"Sikap PAN masih mengkaji, ya itu sisi teori dapat dibenarkan karena hampir partai politik di Eropa didanai oleh negara," imbuhnya.
Baca juga:
PKS sebut dana parpol 1 triliun potensi rampok keuangan negara
Dukung kucuran Rp 1 T, ketua DPR yakin parpol gak bakal korupsi lagi
Rakyat susah zaman Jokowi parpol diberi dana Rp 1 triliun
Beragam reaksi partai politik soal kucuran dana Rp 1 T
Dana parpol Rp 1 T, Demokrat dan Hanura dukung, PPP minta diatur UU
JK sebut bantuan dana untuk parpol besar dan kecil tidak bisa sama
-
Siapa saja yang menggodok ide pendirian Partai Gerindra? Pada 2007, Ide Fadli dan Hashim itu pun digodok oleh Ahmad Muzani, M. Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, dan Haris Bobihoe.
-
Apa jabatan Sudaryono di Partai Gerindra? Diketahui, sebelumnya Sudaryono merupakan asisten pribadi (aspri) Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada 2010 lalu. Tak hanya itu, Sudaryono merupakan Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah.
-
Mengapa Partai Gerindra didirikan? Pada awalnya, ide pendirian Partai Gerindra digagas oleh Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo. Mereka ingin melindungi kesejahteraan rakyat ekonomi kelas bawah terhadap jerat sistem kapitalisme.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Apa jabatan Thomas Djiwandono di Partai Gerindra? Dilansir website Gerindra, Tommy menduduki posisi penting di Partai Gerindra. Saat ini, dia menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014 lalu.
-
Apa tujuan utama konsolidasi akbar Partai Gerindra di Dapil Banten II? “Kegiatan ini difokuskan untuk Dapil Banten II. Jadi pesertanya struktural partai, simpatisan, relawan yang berbasis TPS. Jadi tujuan ini konsolidasi akbar ya dalam rangka mengonsolidasikan semua potensi kemenangan Pak Prabowo dan Gerindra di Dapil Banten II,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Banten, Andra Soni.