Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto
JK menyebut di zaman Soeharto, sistem demokrasi berubah menjadi otoriter.
Di zaman Soeharto, sistem demokrasi berubah menjadi otoriter.
Omongan Lengkap JK Sebut Pemerintahan Jokowi Dianggap Semakin Mirip Era Soeharto
Wakil Presiden ke-10, Jusuf Kalla (JK) menilai gaya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini kian mirip dengan era kepemimpinan Presiden ke-2 Soeharto. Gaya yang dimaksudnya itu yakni terkait pelaksanaan sistem demokrasi. "Waktu zaman Pak Harto demokrasi juga berjalan baik awalnya, semua pemerintahan itu demokratis kira-kira 10 tahun. Soeharto itu 10 tahun masih baik, dalam artian demokrasi, setelah itu lebih otoriter," kata JK di kompleks Parlemen, Senin (31/7).
- Ini Perbandingan Kenaikan Gaji PNS dari Era Soeharto Hingga Jokowi, Siapa Paling Besar?
- Jokowi: Pemerintah Siap Dukung MK Mengawal Pemilu 2024
- Jokowi Heran Banyak Penemuan Aneh: Jam Tangan Tenaga Keringat, Ini Apa?
- PAN Bela Jokowi Disamakan JK Semakin Mirip Pemerintahan Soeharto: Tak Ada Ditangkap dan Diculik
JK lantas membandingkan dengan kondisi pemerintahan saat ini. "Sekarang juga begitu kelihatannya setelah 10 tahun, ah muncullah, mulai macam-macam, berbagai masalah," sambungnya.
Oleh sebab itu agar menjaga demokrasi tetap berada dalam jalurnya, Undang-Undang Dasar (UUD) mengatur batasan kepemimpinan seorang presiden dan wakil presiden selama dua periode.
"Jadi itulah sebabnya kenapa UUD kita membolehkan presiden dan wapres itu hanya boleh dua kali (periode), tidak boleh lebih. Itulah tiga kali itu enggak bisa lolos, karena itu (konstitusi) UUD," ujarnya.
Selain itu, JK yang juga Wapres ke-12 ini juga menyinggung masa kekuasaan presiden pertama Soekarno hingga sampai tahun 1950.
Kemudian, setelah itu baru terbentuk pemerintahan parlementer yang mana setiap saat pemerintah tergantung pada parlemen.
"Pada tahun setelah 50 (1950) baru terbentuk pemerintahan yang berbentuk parlementer. Artinya setiap saat pemerintah tergantung parlemen, pemerintahan bisa jatuh bangun setiap enam bulan. Sampai pada tahun 57 (1957) barulah demokrasi presidensial setelah kembali ke UUD 45," pungkasnya.